SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rancangan APBD (JIBI/Solopos/Dok.)
Kesehatan fiskal daerah di Gunungkidul menempati peringkat 291 di Indonesia
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat 291 dari 398 kabupaten-kota tentang Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1363/KMK.07/2015 tentang Peringkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2015.
Dalam perangkingan itu, Gunungkidul memeroleh nila CC+ dengan predikat Cukup Tingkat I dan Opini Badan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam perangkingan itu, Gunungkidul memeroleh nila CC+ dengan predikat Cukup Tingkat I dan Opini Badan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal itu menyebabkan kabupaten terluas di DIY ini tidak bisa mengakses Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat yang besarannya antara Rp4-40 miliar.
Sekretaris Komisi B DPRD Gunungkidul Arif Wibawa mengakui pemkab sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja. Namun mesti harus lebih ditingkatkan lagi karena peringkatnya masih jauh dari harapan baik itu di tingkat regional DIY atau secara nasional.
Dia menjelaskan, masih banyak yang harus diperbaikai oleh pemkab. Dampak dari kinerja yang belum maksimal ini, Gunungkidul belum bisa mengakses DID dari pusat.
“Jumlahnya tidak main-main karena mulai dari Rp4-40 miliar. Semakin baik tata kelola pemerintahan yang dimiliki pemda maka insentifnya jadi tambah besar. Sayangnya itu tidak bisa kita akses karena masih WDP,” ujar Politikus PKS.
Menurut Ari, banyak target pemkab yang belum bisa dicapai. Oleh karenanya peningkatan Sumber Daya Manusia harus terus dilakukan. Namun yang tak kalah penting dalam upaya perbaikan kinerja bukan semata-mata untuk mendapatkan uang tapi juga demi ibadah.
“Saya yakin jika ini bisa dilakukan maka niat untuk memberikan yang terbaik dapat diwujudkan,” katanya.
Secara spesifik Arif mengakui tidak banyak tahu mengenai indikator penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan. Namun secara umum, hal tersebut berkaitan erat dengan kinerja maupun pengelolaan keuangan yang dimiliki pemkab.
Dia pun berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih serius dalam memerbaiki peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan lebih ketat lagi dalam melajukan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, khususnya terkait masalah aset.
“Pendataannya memang belum bagus, tapi saya yakin kalau itu bisa dibenahi maka WTB bisa kita raih,” ujarnya.