Pemanjat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) membentangkan spanduk raksasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (8/4/2014). Spanduk bertuliskan "Pilih Yang Jujur" tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur demi kebaikan bangsa. (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis) Gedung KPK (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Selasa, 26 April 2016 20:30 WIB JIBI/Solopos/Antara Hukum Share :

KASUS SUAP MUSI BANYUASIN
Usai Diperiksa 6 Anggota DPRD Muba Ditahan KPK

Kasus suap Musi Banyuasin kembali membuat KPK menahan para tersangka. Kali ini, 6 anggota DPRD Muba ditahan.

Solopos.com, JAKARTA — KPK menahan enam anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (26/4/2016), mengatakan keenam tersangka itu ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di Gedung KPK selama 20 hari pertama. Ada tiga tersangka dengan mengenakan rompi oranye yang keluar lebih dulu sekitar pukul 15.55 WIB.

Mereka adalah Ketua Fraksi Nasdem Depy Irawan, Ketua Fraksi PKS Dear Fauzul Azim, dan Ketua Fraksi Demokrat Iin Pebrianto. Sekitar 20 menit kemudian keluar juga Ketua Fraksi PAN DPRD Muba Ujang M Amin, Ketua Fraksi Golkar Jaini, dan Ketua Fraksi PKB Parlindungan Harahap yang juga mengenakan rompi tahanan. Mereka tak menyampaikan pernyataan apa pun.

Keenam orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2016. Dalam perkara ini, sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka awal yaitu pemberi suap adalah Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar.

Sedangkan enam tersangka lain yaitu empat pimpinan DPRD Muba yakni Ketua DPRD Riamon Iskandar dari Fraksi PAN, para Wakil Ketua DPRD yaitu Darwin AH yang berasal dari Fraksi PDIP, Islan Hanura asal Fraksi Partai Golkar, dan Aidil Fitri berasal dari Partai Gerinda, serta Bambang Karyanto selaku Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi PDIP dan Adam Munandar dari Fraksi Partai Gerindra, segera disidang.

Kasus ini berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Juni 2015 di rumah Bambang Karyanto di Jl. Sanjaya, Kelurahan Alang-alang, Kotamadya Palembang. Dalam OTT tersebut, petugas KPK menyita alat bukti berupa uang berjumlah Rp2,56 miliar yang diduga diberikan oleh Syamsudin Fei kepada anggota DPRD Musi Banyuasin.

Pemberian uang itu bukanlah yang pertama karena pada Januari 2015 juga sudah diberikan uang sekitar Rp2-3 miliar untuk anggota DPRD masih terkait RAPBD Perubahan 2015 dari total komitmen yang diduga sekitar Rp17 miliar. Pemberian bagi 33 anggota DPRD Musi Banyuasin itu masing-masing sebesar Rp50 juta, sedangkan delapan orang ketua fraksi mendapatkan sebesar Rp75 juta, dan empat pimpinan DPRD Muba masing-masing sejumlah Rp100 juta.

lowongan pekerjaan
Accounting, Adminidtrasi, Designer Graphis, Sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL DP Murah, Angsuran Ringan! Nego sampai OKE! Yuni – 08562998806 (A00844092017) Terios…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH STRG…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Sekolah Pagesangan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (22/9/2017). Esai ini karya Nur Fatah Abidin, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah ikbenfatah@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Minggu pagi (17/9) lalu Rumah Banjarsari di kawasan Monumen ’45 Banjarsari, Kota…