SOLOPOS.COM - Situasi lalu lintas di jalan Solo-Karanganyar, tepatnya di kawasan jembatan layang atau flyover Palur, Jaten, (Sri Sumi Handayani/JIBI/Solopos/dok)
Infrastruktur Solo, Pemkot mengajukan usulan pembangunan fly over.
Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tahun ini mengajukan pembangunan dua flyover kepada pemerintah pusat. Pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan di persimpangan sebidang.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan hasil kajian lalu lintas yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng, kemacetan lalu lintas di persimpangan sebidang di Kota Solo sangat luar biasa. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta kepada Pemkot Solo untuk segera mengajukan pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan.
“Kami mengusulkan ke Kemenhub [Kementerian Perhubungan] pembangunan dua flyover tahun ini,” ujar Rudy saat ditemui wartawan belum lama ini.
Rudy mengatakan dua flyover yang diusulkan dibangun pemkot tahun ini adalah di perlintasan rel kereta api Purwosari di Jl. Slamet Riyadi (Laweyan) dan Manahan Jl. dr Moewardi (Banjarsari). Pembuatan Detail Engineering Design (DED) pembangunan dua flyover nantinya bisa dikerjakan pemkot atau Kemenhub.
Rudy menjelaskan persimpangan sebidang yang ada di Purwosari dulunya pernah diusulkan untuk dibangun underpass ke Kemenhub. Bahkan DED pembangunan underpass sudah ada. Namun, karena biaya pembangunan fisik sangat besar akhirnya pembangunan fisik gagal direalisasikan sampai sekarang.
“Pembangunan flyover lebih murah dari sisi pembiayaan dibandingkan membangun underpass. Kami optimistis pembangunan flyover bisa diwujudkan,” kata Rudy.
Politikus PDIP ini menjelaskan pembangunan flyover tidak perlu pembebasan tanah. Selain itu resiko banjir sangat minim dibandingkan underpass. Ia mencontohkan pembangunan underpass di Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo dan Viaduk Gilingan, Banjarsari sering banjir ketika musim hujan.
Ditanya kemungkinan menggunakan dana APBD, Rudy pesimistis karena anggaran fisik pembangunan flyover dinilai cukup besar untuk ukuran APBD Solo. Pembangunan flyover itu layaknya dibangun dengan sumber dana APBN karena jalan yang dibangun flyover statusnya adalah jalan nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo Yosca Herman Soedrajat, mengatakan penanganan kemacetan di kawasan persimpangan sebidang sangat mendesak untuk segera dicari solusi. Salah satu solusinya membangun underpass atau flyover.