ilustrasi (Ist) ilustrasi (Ist)
Selasa, 26 April 2016 20:40 WIB Chrisna Chanis Cara/JIBI/Solopos Solo Share :

RAZIA PENGEMIS
DPRD Solo Kaji Raperda Inisiatif Atasi Persoalan PGOT

Razia pengemis, kalangan legislator mengkaji kemungkinan pengusulan Raperda mengatasi masalah PGOT.

Solopos.com, SOLO–DPRD Solo mengkaji kemungkinan pengusulan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif untuk memayungi persoalan pengemis, gelandangan dan orang telantar (PGOT). Hal itu menyusul lambatnya pembahasan usulan raperda serupa dari eksekutif.

Ketua Komisi IV DPRD, Hartanti, menyatakan DPRD belum dapat merespons penyusunan raperda soal PGOT yang diajukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solo. Pasalnya, bola pembahasan raperda tersebut masih berada di Bagian Hukum dan HAM Setda Pemkot.

“Sampai sekarang Bagian Hukum belum siap. Buktinya raperda tersebut belum diusulkan di Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2016,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD, Selasa (26/4/2016).

Hartanti mengatakan DPRD dalam hal ini Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) dalam posisi menunggu pembahasan peraturan. Jika pembahasan di Bagian Hukum dan HAM tak kunjung kelar, Komisi IV akan menjajaki raperda inisiatif untuk memercepat pembentukan regulasi tentang PGOT. Menurut Hartanti, payung hukum berupa perda sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bertambahnya PGOT di Kota Bengawan.

“Raperda nanti dapat memuat sanksi bagi pemberi uang pengemis. Hal ini sebagai bentuk edukasi agar warga lebih selektif dalam memberi bantuan,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menilai raperda PGOT strategis untuk mengantisipasi anak-anak terjun menjadi pengemis. Dia menyebut banyaknya pengemis anak dapat menghambat Solo menuju Kota Layak Anak.
“Perda tersebut dapat menjadi penguatan Perda Perlindungan Anak yang sudah ada.” Anggota BP2D DPRD, Reny Widyawati, mengatakan hingga kini belum menerima naskah mengenai raperda PGOT dari eksekutif. Alih-alih membuat perda baru, anggota Komisi IV ini mendorong Pemkot mengoptimalkan Perda Penanggulangan Kemiskinan untuk mencegah pertumbuhan pengemis.

“Bila PGOT merupakan ekses kemiskinan, mestinya Pemkot mendorong implementasi program untuk meningkatkan taraf hidup warga. Apalagi sekarang sudah ada tim penanggulangan kemiskinan hingga kelurahan,” ujarnya.

Dia mengakui sebagian pengemis yang terkena razia lebih karena sikap mental dibanding desakan ekonomi. Hal itu terlihat dari hasil razia yang didominasi muka-muka lama. Reny menilai pengemis tersebut perlu direhabilitasi untuk menghilangkan mental meminta-minta.

lowongan pekerjaan
Editor,Setter,Ilustrator, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…