Ilustrasi layanan BPJS Kesehatan (Rachman/JIBI/Bisnis) Ilustrasi layanan BPJS Kesehatan (Rachman/JIBI/Bisnis)
Senin, 25 April 2016 06:40 WIB Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

JAMINAN KESEHATAN
1.400 Warga Kehilangan Layanan BPJS

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri tercatat paling banyak menunggak.

 

 

Solopos.com, BANTUL– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menghentikan layanan terhadap 1.400 peserta mandiri asal Kabupaten Bantul yang menunggak pembayaran premi. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri tercatat paling banyak menunggak.

Kepala BPJS Bantul Sutarji mengatakan, hingga April ini, tercatat sebanyak 1.400 peserta JKN mandiri asal Bantul yang macet membayar iuran. “Rata-rata macet tidak bayar iuran sudah lebih dari satu tahun,” terang Sutarji, Minggu (24/4).

Sesuai aturan, toleransi tunggakan premi asuransi maksimal hanya enam bulan. Bila lewat enam bulan peserta tidak melunasi iurannya maka BPJS bakal menghentikan layanan kesehatannya. “Otomatis tidak bisa menggunakan BPJS kalau sudah enam bulan macet,” paparnya lagi.

Menurut Sutarji, macetnya pembayaran premi BPJS selama ini didominasi peserta mandiri. Kepesertaan mandiri rawan menunggak, karena pembayaran iuran kesehatan didasari pada kesadaran peserta. Berbeda dengan peserta dari pekerja formal seperti pegawai negeri atau karyawan perusahaan, pembayaran lebih tertib karena sistem otomatis memotong gaji peserta.

“Kalau mandiri ini bayarnya sesuka hati. Ketika sakit rutin bayar iuran, setelah sembuh berhenti,” imbuhnya. Di Bantul, total peserta JKN mandiri sebanyak 46.316 jiwa.

Dari sisi nilai anggaran, total tunggakan uang premi yang macet tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Padahal kata Sutarji, prinsip JKN mengandalkan gotong royong. Yaitu orang sehat menyubsidi orang sakit lewat iuran. Apabila iuran JKN macet alhasil mengurangi pemasukan premi yang digunakan untuk membayar klaim berobat.

Sejauh ini kata dia, pemerintah terus berupaya memudahkan akses pembayaran iuran bagi peserta mandiri untuk mencegah potensi macet. “Sekarang lewat toko-toko berjejaring juga sudah bisa bayar iuran. Lewat debit [ATM] juga bisa. Sudah dipermudah tinggal peserta mau bayar atau tidak,” lanjutnya.

Sementara itu terkait layanan pembayaran klaim berobat, Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul I Nyoman Gunarsa sebelumnya mengatakan, kendati ribuan peserta mandiri menunggak iuran, sejauh ini belum berpengaruh pada pembayaran klaim berobat oleh BPJS ke rumah sakit. “Selama ini lancar pembayaran klaim berobat, tidak pernah macet,” papar Nyoman. (Bhekti Suryani)

lowongan pekerjaan
PT ANDALAN FINANCE INDONESIA (Nasmoco Group), informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…