Ilustrasi penyitaan aset pajak yang dilakukan Kanwil DJP Jateng I. (Humas Kanwil DJP Jateng I) Ilustrasi penyitaan aset pajak yang dilakukan Kanwil DJP Jateng I. (Humas Kanwil DJP Jateng I)
Minggu, 24 April 2016 02:00 WIB Insetyonoto/JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

KASUS PAJAK JATENG
Kanwil DJP Jateng I Sita 17 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp62,9 Miliar

Kasus pajak Jateng, sebanyak 17 wajib pajak yang menunggak asetnya disita oleh Kanwil DJP Jateng I.

Solopos.com, SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) I menyita aset 17 wajib pajak dengan nilai tunggakan Rp62,9 miliar.

“17 wajib pajak itu terdiri dari dua perorangan dan 15 badan yang berada di Kota Semarang,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP 1 Jateng, Dasto Ledyanto, kepada para wartawan di Semarang, Jumat (22/4/2016).

Hanya saja, dia, tidak bersedia menyebutkan identitas 17 wajib pajak tersebut.

Dasto lebih lanjut menyatakan kegiatan penyiataan aset tersebut merupakan wujud penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mau atau belum memenuhi kewajiban pajaknya.

“Dengan dilakukan penyitaan aset ini diharapkan dapat membuka mata wajib pajak dan penunggak pajak bahwa kami berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan,” ujarnya.

Melalui penyitaan aset ini, sambung Dasto, akan menimbulkan deterrent effect bagi wajib pajak/penanggung pajak di masa yang akan datang, sehingga negara dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan perundangan.

“Kami tidak gentar menghadapi segala upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan, karena yang kami lakukan telah diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jateng I, Machrijal Desano, menyatakan pelaksanaan penyitaan aset 17 wajib pajak didampingi anggota Polrestabes Semarang.

“Tindakan ini tidak berhenti sampai penyitaan aset, bila wajib pajak masih tidak melunasi utang pajaknya akan ditingkatkan ke pemblokiran rekening,” tandas ia.

Bila wajib pajak masih membandel tidak melunasi utang pajaknya, menurut dia, tindakan ditingkat ke pencegahan ke luar negei serta terakhir dilakukan penyanderaan (gijzeling).

“Semua ini dilakukan sebagai wujud penegakan hukum agar tercipta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujar dia.

PBF PT.TIARA KENCANA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Nyanyian Sunyi Ekonomi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/9/2017). Esai ini karya Ronny P. Sasmita, Direktur Eksekutif Econ-Act Indonesia dan anggota Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Alamat e-mail penulis adalah ronny_sasmita@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks…