ilustrasi (Ist) ilustrasi (Ist)
Sabtu, 23 April 2016 06:40 WIB David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

REGULASI DAERAH
Pemkab Minta Kejelasan tentang Ribuan Perda Bermasalah

Ribuan Peraturan Daerah yang dipermasalahkan Kementerian Dalam Negeri membuat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bingung.

 

 

 

Solopos.com, GUNUNGKIDUL – Keberadaan ribuan Peraturan Daerah yang dipermasalahkan Kementerian Dalam Negeri membuat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bingung. Pasalnya hingga sekarang belum ada kejelasan aturan apa yang dipersoalkan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gunungkidu Hery Sukaswadi mengatakan, masih kesulitan untuk menerjemahkan tentang isu 3.000 perda bermasalah. Dia mengakui, dari konsultasi yang dilakukan ke kementerian nyatanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sejumlah pertanyaan tentang apakah ada Perda asal Gunungkidul bermasalah, juga tidak dijelaskan secara rinci.

“Kami bingung juga, karena bertanya-tanya perda mana yang harus diperbaiki. Harusnya kalau sudah pasti, data-data tentang peraturan yang bermasalah bisa dishare ke publik sehingga kami tahu langkah apa yang harus diambil,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (22/4/2016).

Terlepas adanya kontroversi tentang perda bermasalah yang bisa menghambat iklim investasi, Hery mengaku sudah melakukan inisiatif untuk mereview beberapa peraturan yang dimiliki. Ditargetkan di tahun ini ada delapan perda yang akan dikaji, namun nantinya tidak akan seerta merta dicabut.

Menurut Hery, jika permasalahan itu menyangkut administrasi maka kemungkinan bisa dihapuskan atau dilakukan revisi. Namun untuk fungsi pengendalian harus tetap mengacu kepada kaidah yang ada dan tidak sembarangan bisa dicabut.

“Saya belum bisa sebut semua tentang peraturan yang akan dikaji ulang , tapi kira-kira itu menyangkut tentang investasi. Misalnya perda tetang perizinan, HO dan IMB,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia pun berharap ada kejelasan dari pusat tentang perda yang bermasalah. “Paling tidak kita bisa tahu. Kalau memang di kami ada yang bermasalah, kami juga siap untuk mencabut atau merevisi ulang,” kata Hery lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengaku belum membahasa kemungkinan adanya perda bermasalah dengan eksekutif. Dia berdalih untuk saat ini, anggota masih melakukan masa reses sehingga kegiatan difokuskan untuk penyerapan aspirasi di masyarakat. “Mungkin baru besok Senin [26/4], kami akan tanya ke Bagian Hukum Pemkab,” ujarnya.

Dia pun berharap, di Gunungkidul tidak ada peraturan yang bermasalah. Namun jika memang ada peraturan yang masuk dalam ribuan perda bermasalah harus segera diambil tindakan karena hal tersebut berkaitan erat dengan instruksi dari presiden. (David Kurniawan)

lowongan pekrjaan
TENAGA ADM KONVEKSI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…