Ilustrasi gender Ilustrasi gender (Dok/JIBI/Solopos)
Jumat, 22 April 2016 04:20 WIB Gilang Jiwana/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

HARI KARTINI
Partisipasi Perempuan di Pemerintahan dan Politik Masih Minim

Hari Kartini dapat dimaknai dengan keterlibatan perempuan dalam politik.

Solopos.com, JOGJA–Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY berencana mendorong perempuan berani bersaing di dunia kerja. Mereka juga berusaha meningkatkan partisipasi perempuan kepada dunia politik.

Kepala BPPM DIY Arida Utami di sela-sela peringatan Hari Kartini di Bangsal Kepatihan Kamis (21/4/2016) mengatakan meskipun setiap tahun jumlah perempuan pekerja semakin meningkat, tak banyak yang menempati posisi puncak. Kondisi itu terjadi pula di bidang pemerintahan dan politik seperti di instansi pemerintahan dan lembaga legislatif.

Berdasarkan data Bappeda DIY, terjadi ketimpangan jumlah perempuan pekerja yang bekerja di lembaga swasta dan lembaga pemerintahan. Data 2015 menunjukkan 97,14% perempuan masih bekerja di sektor swasta. Sisanya menempati lembaga pemerintahan.

“Perempuan pekerja di kepala lembaga pemerintahan masih terbatas, yang menjadi anggota dewan juga sama kondisinya,” kata dia.

Meskipun demikian, Arida mengaku jumlah peremouan pekerja di DIY terbilang tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di DIY sevara konstan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. 2013 lalu TPT perempuan sebanyak 4,37%. 2015 jumlahnya turun drastis menjadi hanya 2,59% TPT perempuan.

Penyebabnya menurut Arida kesempatan bekerja antara lelaki dan perempuan di DIY terbilang imbang. Sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki pekerja.

“Dulu, perempuan dulu hanya dianggap sebagai konco wingking saja, sekarang kondisinya berbeda” ujar Arida.

Masih kurangnya partisipasi perempuan di dunia politik diakui juga oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Rany Widayati. Di DPRD DIY, dari 55 anggota, hanya 6 diantaranya yang berjenis kelamin perempuan.

“Padahal jika mau belajar, perempuan juga bisa berpolitik, Saya pikir tidak ada perempuan yang tidak mampu,” ujar Rany.

Sementara permaisuri KGPAA Paku Alam X, GKBRAy Paku Alam X menyatakan tingginya jumlah perempuan pekerja di DIY disebabkan oleh upaya pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Menurutnya hal itu sah saja dilakukan selama tetap bisa membagi waktu untuk keluarga.

“Peran prempuan sangat kompleks, kita juga harus bisa membagi waktu untuk berperan sebagai istri dan ibu di rumah,” kata dia.

LOWONGAN PEKERJAAN
SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…