Ilustrasi e-KTP (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi E-KTP (JIBI/Solopos/Dok)
Jumat, 22 April 2016 12:00 WIB Tri Rahayu/JIBI/Solopos Sragen Share :

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
72.882 Warga Sragen Belum Memiliki E-KTP

Administrasi kependudukan KTP Elektronik atau E-KTP belum dimiliki ratusan ribu warga Sragen.

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 72.882 warga di Bumi Sukowati belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP hingga Maret lalu. Puluhan ribu warga itu belum mengikuti perekaman e-KTP dan masih menggunakan KTP reguler. Padahal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen menyatakan KTP reguler tidak berlaku per 1 Januari 2015.

Kepala Dispendukcapil Sragen, Haryatno Wahyu Lwiyanto, saat ditemui solopos.com, Kamis (21/4/2016), mengatakan Dispendukcapil sudah menyosialisasikan program e-KTP ke warga di 20 kecamatan. Lwiyanto, sapaan akrabnya, selalu melaporkan perkembangan perekaman e-KTP ke Ditjen Dukcapil setiap bulan terhitung sejak Agustus 2015 hingga kini.

Perekaman e-KTP, jelas dia, akan menjamin data tunggal karena setiap warga negara akan direkam sidik jari dan iris mata. Sidik jari dan iris mata tidak mungkin ada yang menyamai.

Lwiyanto menyebut jumlah wajib KTP sebanyak 726.451 orang dari total jumlah penduduk 969.799 orang per Maret 2016. Dari data tersebut, sebanyak 653.569 orang di antaranya sudah mengikuti perekaman e-KTP terhitung sejak Agustus 2015. Lwiyanto sudah menghentikan pencetakan KTP reguler sejak e-KTP diberlakukan.

“Kami akan menyisir warga yang belum memiliki e-KTP. Ironisnya, ada wakil rakyat yang ternyata belum memiliki e-KTP. Selama ini masyarakat merasa KTP reguler masih berlaku padahal KTP reguler sudah dinyatakan tidak berlaku setahun yang lalu. Kami memiliki tim terpadu untuk menertibkan administrasi kependudukan di Sragen,” ujar dia.

Tim terpadu itu terdiri atas Dispendukcapil, tim penggerak PKK, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri (PN), Dinas Sosial, dan Polres Sragen Hasil kerja tim terpadu itu, sambung dia, tidak sekadar menemukan warga yang belum e-KTP tetapi juga bisa menemukan warga yang nikah ciri, kepemilikan nama ganda, dan seterusnya. Ketika ditemukan nama ganda, tambah dia, makan akan diputuskan melalui sidang di pengadilan.

Bukan hanya itu, Lwiyanto menyatakan orang terlantar pun harus memiliki dokumen kependudukan.

“Semua data itu akan terus ada di Dispendukcapil. Bahkan data orang yang meninggal pun masih tercatat di Dispendukcapil dan bisa digunakan untuk mengurus waris dan seterusnya. Dokumen kependudukan itu diatur UU,” tambah dia.

Lwiyanto menyampaikan adanya sistem administrasi kependudukan yang lebih mutakhir untuk melihat perkembangan penduduk per daerah dengan mudah. Sistem itu, kata dia, akan melihat perkembangan penduduk, termasuk fasilitasn kesehatan, pendidikan, sampai golongan darah pun terdeteksi lewat sistem itu.

“Sistem itu seperti google map. Siapa pun bisa melihat perkembangan penduduk sampai ke basis kelurahan/desa atau sampai ruang lingkup yang lebih kecil. Sistem itu bernama GIS [geographic information system],” tutur dia.

 

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…