SOLOPOS.COM - Batik Solo Trans (BST). (Dok/JIBI/Solopos)
Batik Solo Trans, Dishubkominfo Solo membatalkan pengembangan BST hingga 8 koridor.
Solopos.com, SOLO–Rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo mengembangkan bus Batik Solo Trans (BST) hingga delapan koridor ditunda realisasinya pada tahun ini.
Dishubkominfo memastikan hanya BST koridor tiga dan empat yang akan dioperasionalkan. Minimnya anggaran menjadi alasannya. Kepala Dishubkominfo Yosca Herman Soedrajat mengatakan kucuran anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tak sesuai harapan. Herman, sapaan akrabnya sebenarnya mengajukan permohonan bantuan anggaran Rp 15 miliar ke Pemprov Jateng untuk merealisasikan operasional delapan koridor BST. Namun bantuan gubernur (Bangub) hanya turun Rp8,5 miliar sehingga rencana pengembangan BST hingga Koridor 8 sulit diwujudkan.
“Dana yang kami ajukan Rp15 miiar untuk pembelian armada BST dan freeder (pengumpan) BST. Tapi ternyata hanya turun Rp8,5 miliar,” kata Herman ketika dijumpai di Balai Kota, Kamis (21/4/2016).
Herman mengungkapkan kucuran dana Bangub akan digunakan untuk pembelian 10 unit bus sedang senilai Rp5 miliar dan 10 unit bus kecil Rp3,5 miliar. Jumlah itu, diakui Herman, hanya bisa mencukupi untuk satu koridor saja. Itupun hanya separuh dari kebutuhan armada. Sebab, sesuai hitungan untuk satu koridor setidaknya membutuhkan 15 hingga 20 unit bus.
“Kalau kemarin diberi Rp15 miliar kan bisa untuk dua koridor, tapi mau bagaimana lagi wong dapatnya juga segitu. Nanti sisanya kita mintakan ke pusat,” kata Herman.
Herman mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan 40 armada bus ke Pemerintah Pusat. Harapannya, bantuan Pusat bisa mencukupi kebutuhan di Koridor 5 dan 6. Saat ini, dua koridor baru disiapkan Dishubkominfo, yakni koridor tiga dan empat. Untuk koridor tiga, Dishubkominfo menyiapkan 15 unit bus dari Pusat tahun lalu yang belum dioperasionalkan. Sedangkan koridor empat menggunakan dana bantuan Gubernur 2016.
Herman mengatakan secara keseluruhan total anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendukung menelan Rp1,5 miliar. Perinciannya, pos APBD Kota Solo Rp500 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah Rp1 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan halte, rambu dan marka.
“Dana Provinsi informasinya sudah lelang. Dengan anggaran Rp1 miliar kalau untuk halte permanen bisa 10 halte, karena satu halte itu butuh Rp100 juta. Tapi kalau untuk yang portabel bisa dapat banyak,” katanya.