News
Rabu, 20 April 2016 - 12:00 WIB

PILKADA DKI JAKARTA : Kesal Merasa Terus Diganjal, Ahok: Kalau Mau Jadi Gubernur, Ambil Aja Deh

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A/dok)

Pilkada DKI meski masih lama namun persaingan tampaknya sudah memanas.

Solopos.com, JAKARTA – Bakal calon gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut ada yang terus berusaha mengganjal niatnya maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 melalui jalur independen. Pihak itu tentu saja adalah lawan politiknya yang tak lagi menghendaki Ahok memimpin Jakarta.

Advertisement

Setelah gagal memasukkan syarat yang memperberat calon independen, kini muncul isu bahwa dukungan fotokopi kartu tanda penduduk harus bermeterai. Ahok merasa jika semua dukungan harus bermeterai tentu akan memberatkan. Ilustrasinya, satu meterai berharga Rp 6.000 sehingga bila 1 juta dukungan, maka butuh Rp6 miliar.

Ahok mengaku saat ini tak mau ambil pusing dengan persyaratan calon independen di Pilgub DKI. Termasuk jika dia gagal maju Pilgub DKI hanya gara-gara KTP dukungan tak bermeterai. Dia pun mempersilakan calon lain ‘mengambil’ jabatan gubernur DKI Jakarta.

Toh hingga kini Ahok tak melihat program-program yang ditawarkan oleh para calon tersebut selain hanya ingin mengganjal langkahnya maju Pilgub DKI. “Orang pengin banget jadi gubernur. Orang enggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur. Saya sampai hari ini enggak dengar programnya apa. Jadi kalau mau jadi gubernur, ambil aja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya enggak bisa ikut [Pilgub DKI],” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Rabu (20/4/2016).

Advertisement

Ahok pun memilih berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI yang akan berakhir pada 2017 nanti. “Saya sampai Oktober 2017 saya berusaha semampu saya, habis itu silakan pesta pora,” kata dia.

Soal persyaratan bermeterai di fotokopi dukungan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Menurut dia meterai disertakan dalam satu bundel dukungan kolektif per desa atau kelurahan bukan satu meterai untuk satu surat pernyataan dukungan per orang.

“Jadi setiap bundel dukungan untuk satu desa, mereka perlu mereka meletakkan meterai dan ditandatangani bakal calon di atas meterai tersebut. Jadi bukan satu meterai untuk satu orang yang memberikan pernyataan dukungan,” ujar Hadar.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif