SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Istimewa)
Pilgub DKI Jakarta belum menerapkan syarat materai untuk dukungan bagi calon independen.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemililihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan penambahan syarat berupa penempelan materai di formulir dukungan calon independen masih berupa draf. Artinya, hal itu tidak langsung diterapkan dalam pilkada terdekat.
“Enggak kok, syarat penempelan materai ini kan diajukan dalam draf perubahan peraturan KPU. Jadi belum dilaksanakan,” ujarnya, Rabu (20/4/2016).
Dia menuturkan syarat tersebut akan diatur dalam Pasal 14 ayat 8 di Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun, dasar hukum penggunaan materai adalah UU No. 13/1985 tentang Bea Materai.
Sumarno mengungkapkan, idealnya dukungan untuk calon perseorangan dilakukan secara kolektif disusun kelurahan. “Fakta di lapangan, dukungan tidak selalu disusun bersama di kelurahan. Ini bisa menyulitkan proses verifikasi,” imbuhnya.
Meski demikian, dia mengatakan kandidat calon perseorangan tidak perlu takut penambahan syarat berupa materai akan mengadang langkah untuk mengikuti pilkada. “Nanti materainya tidak ditempelkan untuk tiap formulir. Paling rasional satu kelurahan satu materai,” ujarnya.
Sebelumnya, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku santai jika memang ada perubahan syarat itu. “Saya sih, sudah pikir santai saja lah. Kalau sampai KPU keluar [keputusan harus] ada materai, yang sudah terkumpul berapa, saya kumpulin,” kata Ahok di Jakarta, Rabu.
Ahok pun berhitung jika dia berhasil mendapatkan 1 juta KTP, maka uang yang diperlukan untuk membeli 6 juta materai itu adalah Rp6 miliar. “Duit dari mana kita,” kata Ahok.
Ahok menegaskan tidak akan mengikuti Pilgub DKI Jakarta jika formulir dukungan tersebut harus bermaterai. “Mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan? Ya sudah, sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya,” kata dia.