Ilustrasi aksi aparat Densus 88 Antiteror (JIBI/Solopos/Antara/Dok.) Ilustrasi aksi aparat Densus 88 Antiteror (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)
Rabu, 20 April 2016 19:00 WIB Dewi A Zuhriyah/JIBI/Bisnis Hukum Share :

PENGGEREBEKAN DENSUS 88
DPR: Polri Harus Tanggung Jawab, Bentuk Tim Pencari Fakta Kematian Siyono!

Penggerebekan Densus 88 yang berujung kematian Siyono mendorong DPR mendesak adanya tim pencari fakta.

Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan perlunya bagi pihak kepolisian untuk membentuk tim pencari fakta terkait kasus kematian terduga teroris Siyono. Hal itu dia katakan setelah rapat kerja bersama Kapolri.

Alasan Komisi III DPR mendorong Polri agar membentuk tim pencari fakta lantaran adanya perbedaan hasil investigasi dari pihak kepolisian dan pihak elemen masyarakat. Benny menuturkan Polri harus mempertanggungjawabkan apakah kematian Siyono akibat kekerasan aparat kepolisian atau tidak. Hal itu harus diungkapkan ke publik.

“Kami dukung Densus 88, kami dukung agenda pemberantasan teroris, tapi kami beri batasan kewenangan upaya pemberantasan terorisme itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh densus. Harus tetap dipertanggungjawabkan pada publik,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/4/2016).

Menurutnya perlu ada SOP, yang menjadi instrumen untuk mengontrol kewenangan densus ini. “Jadi ada standar-standarnya. SOP kita digunakan untuk mengawasi itu,” tandasnya.

Karena adanya dugaan pelanggaran tersebut, Benny yang saat itu memimpin rapat bersama Kapolri mendorong pembentukan tim pencari fakta. “Perlu tim pencari fakta, lebih bagus ada tim pencari fakta yang dibentuk Mabes Polri untuk mencari fakta pada pelanggaran ini, tidak cukup hanya pelanggaran etik,” tuturnya.

Terkait revisi UU terorisme, komisi III saat ini tengah menyiapkan pembahasan tersebut. “Apapun, fokusnya adalah penghormatan perlindungan pada HAM,” tuturnya.

Selain perlindungan HAM, dalam revisi UU tersebut juga harus mengatur kewenangan luar biasa terhadap aparat hukum yang menangani terorisme. “Karena itu UU Terorisme kewenangan luar biasa itu harus dibatasi supaya tidak digunakan sewenang-wenang, supaya orang tidak takut,” tandasnya.

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…