Ilustrasi kegiatan siswa SMA (JIBI/Harian Jogja/Antara) Ilustrasi kegiatan siswa SMA (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Rabu, 20 April 2016 05:30 WIB Kurniawan/JIBI/Solopos Karanganyar Share :

PENDIDIKAN KARANGANYAR
1.322 Guru & Aset Senilai Rp130 Miliar Dialihkan ke Pemprov

Pengambilalihan SMA/SMK dari kota/kabupaten ke provinsi berdampak pada pengalihan aset pendidikan.

Solopos.com, KARANGANYAR – Nilai aset sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Karanganyar yang harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) seiring ketentuan UU Pemda, mencapai Rp130 miliar.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Karanganyar, Agus Haryanto, saat ditemui solopos.com di ruang kerjanya, Selasa (19/4/2016). Menurut dia aset meliputi sembilan SMA negeri, dan tujuh SMK negeri.

Pemkab Karanganyar juga harus menyerahkan kewenangan atas tenaga pendidik (guru) sejumlah 1.322 orang kepada Pemprov. Angka tersebut terdiri 478 guru di SMK, 695 guru SMA, 124 guru diperbantukan ke SMK, dan 25 guru diperbantukan ke SMA.

Ihwal gaji guru nanti, menurut Agus, sama dengan gaji yang diberikan Pemkab Karanganyar. Tapi kemungkinan akan ada tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari Pemprov Jateng. Besaran tambahan penghasilan disesuaikan kemampuan keuangan Pemprov.

“Kalau tidak salah tahun 2015 lalu TPP Pemprov Jateng naik lebih dari 100 persen. Tapi nanti setelah ada penambahan guru puluhan ribu orang pascapelimpahan kewenangan SMA/SMK, ya tidak tahu. Kemungkinan ada penyesuaian,” kata dia.

Agus menerangkan, nantinya Pemprov mempunyai kewenangan memutasi guru lintas kabupaten. Tapi dia berharap kebijakan tersebut tidak dilakukan. Sebab hal itu menjadi salah satu yang membuat resah para guru dari pengambilalihan kewenangan SMA/SMK.

“Soal mutasi guru, secara kewenangan memang bisa saja dilakukan mutasi lintas kabupaten. Tapi semoga tidak terjadi hal itu. Orang bekerja kan inginnya nyaman bisa berkumpul keluarga. Saat ini saya masih pelajari ketentuan pengambilalihan SMA/SMK,” ujar dia.

Seorang guru di SMAN 2 Karanganyar, Anna Yuniati, saat dihubungi solopos.com, via ponsel, Selasa, mengaku setuju dengan pengambilalihan SMA/SMK oleh Pemprov. Apalagi hal itu sesuai UU Pemda yang mengamanatkan pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov.

Anna menilai pengambilalihan SMA/SMK oleh Pemprov lebih memudahkan pengelolaan sekolah. Tak sampai di situ saja, upaya peningkatan kualitas pendidikan lebih terukur bila ada pembagian kewenangan pengelolaan berbagai jenjang pendidikan.

“Kalau sekarang masih ada kendala, ya ikuti saja prosesnya. Tidak perlu ada tarik ulur yang berlebihan. Toh semuanya merupakan aset negara. Semoga semua pihak saling mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan guru Indonesia,” tutur dia.

Anna mengungkapkan, 90 persen guru SMA/SMK yang dia tanyai, mengaku setuju dengan pengambilalihan kewenangan oleh Pemprov. Mereka berpendapat pengambilalihan kewenangan sekolah akan memudahkan peningkatan kualitas pendidikan.

 

lowongan pekerjaan
Kepala Produksi mebel, Drafter, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL DP Murah, Angsuran Ringan! Nego sampai OKE! Yuni – 08562998806 (A00844092017) Terios…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH STRG…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Sekolah Pagesangan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (22/9/2017). Esai ini karya Nur Fatah Abidin, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah ikbenfatah@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Minggu pagi (17/9) lalu Rumah Banjarsari di kawasan Monumen ’45 Banjarsari, Kota…