Suharsono (Endro Guntoro/JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 20 April 2016 12:55 WIB Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

NETRALITAS PNS
Kasus Dugaan 15 PNS Tak Netral Belum Tuntas, Suharsono Ditenggat 60 Hari

Netralitas PNS di Bantul yang dipermasalahkan terkait Pilkada 2015 lalu masih belum tuntas

Solopos.com, BANTUL- Bupati Bantul Suharsono ditengat 60 hari untuk menyelesaikan masalah netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayahnya. Belasan PNS Bantul menjadi sorotan publik lantaran diduga tidak netral saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 lalu.

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY pada 5 April lalu mengeluarkan dua rekomendasi yang wajib dilaksanakan Bupati Bantul Suharsono terkait netralitas PNS. Pertama, bupati diminta mencabut Surat Edaran (SE) Kepala Daerah mengenai kewajiban PNS untuk netral saat Pilkada.

Kepala ORI DIY Budi Masturi mengatakan, netralitas PNS tidak hanya diterapkan saat momen Pilkada. Kewajiban PNS netral sesuai Undang-undang melekat sepanjang waktu. “Cabut surat edaran itu dan buat surat edaran baru,” terang Budi Masturi saat dikonfirmasi ikhwal tindak lanjut rekomendasi ORI, Selasa (19/4/2016).

Rekomendasi kedua yaitu agar bupati mengevaluasi seluruh PNS-nya untuk mencegah kasus netralitas PNS terulang dan bila dianggap perlu, bupati harus menjatuhkan sanksi, khusus kepada 15 PNS yang dilaporkan tidak netral selama helatan Pilkada lalu. Sanksi yang dijatuhkan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai aturan, bupati kata dia harus memberi jawaban rekomendasi tersebut maksimal 60 hari saat surat dikeluarkan dan diterima bupati pada 5 April lalu. “Kami beri waktu dua bulan pada bupati,” ujarnya lagi.

Undang-undang Pemerintahan Daerah kata Budi juga mewajibkan bupati melaksanakan rekomendasi lembaga ombudsman. Regulasi baru dalam undang-undang itu mengatur sanksi bagi bupati yang tidak menjalankan rekomendasi ORI. “Sanksinya bupati itu disekolahkan ke Kementerian Dalam Negeri selama tiga bulan dengan status non aktif sebagai bupati,” jelas dia.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Gunawan Budi Santosa mengatakan, sampai sekarang belum ada kabar dari bupati ikhwal tindak lanjut rekomendasi ORI. Ia memastikan surat rekomendasi ORI telah sampai di tangan bupati.

“Saya hanya bertugas menyampaikan surat itu. Hari itu surat saya terima dari ORI langsung saya sampaikan ke bupati,” papar dia. Keputusan selanjutnya kata Gunawan tergantung bupati, apakah menjatuhkan sanksi pada 15 pejabat PNS terduga tidak netral tersebut atau tidak.

LOWONGAN PEKERJAAN
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…