Layanan pembuatan kartu kuning di Kantor Dinas Nakersos Sleman sebelum libur lebaran, Jumat (25/7/2014). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja) Layanan pembuatan kartu kuning (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 20 April 2016 19:55 WIB Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

KETIMPANGAN EKONOMI di Sleman Tinggi karena Urbanisasi

Ketimpangan ekonomi warga miskin dan warga kaya di Jogja lebih tinggi dari angka nasional

Solopos.com, JOGJA– Ketimpangan pengeluaran antara orang kaya dan miskin atau rasio gini di DIY masih tinggi melebihi angka nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY J Bambang Kristianto menyebutkan rasio gini di DIY masih tinggi yakni 0,42 dan melebihi rasio gini nasional sebesar 0,40.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2015 juga didominasi orang kaya. PDRB DIY sebesar Rp101 triliun dimana 44,09% dinikmati penduduk golongan tinggi yakni 20% dari total penduduk.

Sementara itu, 36,12% dari PDRB dinikmati masyarakat kelas menengah yang sebesar 40% dari total penduduk, dan sisanya 19,79% dari PDRB dinikmati penduduk kalangan terendah yang sebesar 40% dari total penduduk.

Ketimpangan paling tinggi terlihat di Sleman karena ada arus urbanisasi. Ada pergerakan dari penduduk desa ke kota. Namun, saat berpindah ke kota, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang pantas karena rendahnya tingkat pendidikan. Mereka hanya bisa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang kecil.

Sebaliknya, di Sleman juga terdapat penduduk kaya yang tinggal di  kondominium. Jika dipilah secara kecamatan, ketimpangan paling besar terjadi di pusat kota misalnya di Depok, Mlati, Ngaglik.

“Untuk Jogja, ketimpangan besar pasti terjadi di setiap kecamatan. Kondisinya sama, ada masyarakat yang tinggal di rumah sangat sederhana, ada pula yang tinggal di kondominium,” ungkap dia kepada Harianjogja.com ketika ditemui di Gedung BPS DIY, Jl Lingkar Barat, Bantul, Selasa (19/4/2016).

Pemerintah harus bisa memberikan keberpihakan kepada masyarakat agar mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang pantas. Masyarakat yang masuk golongan rendah seolah terkotak karena tidak memiliki daya saing yang tinggi karena rendahnya pendidikan.

Selain itu, usaha yang dirintis sulit berkembang karena keterbatasan modal. Ketika akan mengakses pinjaman modal ke bank juga mendapatkan kesulitan karena belum ada kesadaran untuk berinovasi dan susah mendapatkan kepercayaan dari bank.

Ketimpangan terendah terjadi di Gunungkidul namun cenderung ke arah homogen miskin. Hal itu menandakan, perkembangan wisata yang pesat belum menyentuh masyarakat di sekitar objek wisata. Ekonomi pariwisata lebih berdampak pada bidang perhotelan, perdagangan, dan industri olahan.

Keberagaman objek wisata yang menarik belum diimbangi dengan fasilitas pendukung yang mendukung dan bersih. Hal itu menyebabkan, wisatawan khususnya dari kelas atas memilih untuk kembali ke Wonosari atau Jogja untuk makan dan tinggal.

lowongan pekerjaan
CV MITRA RAJASA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…