SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Pemkab berharap ada solusi dari pemerintah pusat sehingga kekurangan itu bisa diatasi.
Harianjogja.com, WONOSARI – Bupati Gunungkidul Badingah mengaku kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul, Selasa (19/4/2016). Ia pun berharap ada solusi dari pemerintah pusat sehingga kekurangan itu bisa diatasi.
Harianjogja.com, WONOSARI – Bupati Gunungkidul Badingah mengaku kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul, Selasa (19/4/2016). Ia pun berharap ada solusi dari pemerintah pusat sehingga kekurangan itu bisa diatasi.
“Hingga lima tahun ke depan, PNS yang pensiun lebih dari 500 orang,” kata Badingah.
Dia tidak menampik untuk saat ini, porsi anggaran di Gunungkidul lebih dari separuhnya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Hal inilah menjadi satu kendala dalam proses rekrutmen pegawai baru. Namun demikian, Badingah menginginkan adanya tambahan pegawai untuk menutupi kekurangan yang ada.
“Di sisi lain, kami juga masih punya 72 pegawai honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS,” ujar Bupati wanita pertama ini.
Menanggapi curhatan dari Badingah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chirsnandi mengaku akan mempertimbangkan keluhan tersebut dan akan memberikan solusi sehingga proses kinerja pemerintahan tidak terganggu. “Kita tampung dan akan dikoordinasikan terlebih dahulu,” kata Yuddy.
Dia menjelaskan, terkait dengan kinerja PNS di tahun depan akan mulai melakukan rasionalisasi pegawai. Namun sebelum kebijakan itu dilakukan, kementerian akan melakukan pemetaan kompetensi, kualifikasi dan kinerja.
Dari hasil pemetaan tersebut akan terlihat para PNS yg mempunyai kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik sehingga pantas dipertahankan. Sebaliknya ada kelompok yang tidak kompeten, tidak cocok kualifikasinya dan tidak produktif atau tidak berkinerja.
“Bagi kelompok yang tidak produktif akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi. Sedangkan untuk kelompok menengah kompetensinya, namun kualifikasi kurang cocok atau sebaliknya, bisa dilakukan peningkatkan kemampuan melalui training, magang dan lain sebagainya,” terangnya.
Saat disinggung mengenai adanya kekurangan sejumlah PNS di sejumal daerah, Yuddy menampik hal tersebut. Pasalnya dia menilai untuk saat sekarang distribusi pegawai yang kurang merata sehingga ada kesan kekurangan.
“Siapa bilang kurang? Idealnya jumlah PNS kita 1,5% dari total jumlah penduduk dan untuk sekarang ada kelebihan kuota sehingga butuh rasionalisasi,” kata Politikus Hanura ini.
Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul, 2019 mendatang pemkab diprediksi akan kekurangan 3.404 pegawai. Kekurangan ini merupakan akumulasi kekurangan PNS saat ini sebanyak 2.258 pegawai. Sedangkan sisanya yang 1.146 orang merupakan jumlah pegawai yang akan pensiun.
Kepala Bidang Data dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Gunungkidul Gustijaningsih mengatakan, untuk saat ini jumlah PNS ada 10.304 orang. Namun jika dilihat dari analisa beban kerja, jumlah itu masih kurang 2.258 pegawai.
“Angka itu sudah termasuk 257 pegawai yang pensiun di tahun ini,” kata Gustijaningsih saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/3/2016) lalu.
Menurut dia, jumlah kekurangan pegawai akan bertambah banyak seiring kebijakan moratorium rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Gustijaningsig tidak menampik setiap tahunnya ada 300an pegawai yang memasuki purna tugas. “Kalau tidak ada proses rekrutmen maka jumlah kekurangan pegawai akan bertambah banyak,” ungkapnya.