Sunny Tanuwidjaja (Istimewa)
Selasa, 19 April 2016 16:00 WIB Edi Suwiknyo/JIBI/Bisnis Hukum Share :

SUAP REKLAMASI JAKARTA
Inilah Peran Sunny Tanuwidjaja Versi Kubu Sanusi

Suap reklamasi Jakarta membuat nama Sunny Tanuwidjaja disebut-sebut. Dia sempat menghubungi Sanusi untuk menanyakan pembahasan raperda.

Solopos.com, JAKARTA — Pengacara Mochammad Sanusi, Krisna Murti, mengatakan salah satu poin berita acara pemeriksaan (BAP) milik kliennya menyebutkan peran Sunny Tanuwidjaja dalam pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sunny Tanuwidjaja disebut-sebut sebagai staf khusus dan orang dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia diketahui beberapa kali mengatur pertemuan antara Ahok dengan pengembang.

“Kalau sesuai BAP, intinya Sunny beberapa kali menghubungi Bang Uci [Sanusi], terutama terkait dengan pembahasan raperda,” ujar Krisna kepada Bisnis/JIBI, Selasa (19/4/2016).

Dia menyebutkan, dalam pembicaraan melalui telepon, Sunny disebutkan sering mengatur dan mempertanyakan pembahasan raperda yang tak kunjung selesai. “Ada 11 poin yang masih belum klop antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.

Sunny dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu mengakui pernah melakukan komunikasi dengan Sanusi. Dalam komunikasi tersebut, dia menanyakan seputar pembahasan raperda yang lambat.

Selain itu kandidat doktor salah satu universitas di Amerika Serikat itu juga membeberkan peranan dia mengatur pertemuan Ahok dengan pengembang. Namun, soal komunikasi dengan Sanusi, Sunny mengatakan hal itu dilakukan karena mantan politikus Gerindra itulah yang dianggap tahu pembahasan raperda tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan. Saat ditangkap KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar. Total uang yang diterima Sanusi sekitar Rp2 miliar.

Uang tersebut berasal dari Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja terkait pembahasan kedua raperda itu. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Ariesman Widjaja, Trinanda Prihantoro, dan M. Sanusi.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…