SOLOPOS.COM - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap dari PT Agung Podomoro Land dimana suap itu untuk perizinan proyek reklamasi di Pantai Utara dengan barang bukti hasil operasi tangkap tangan uang sebesar Rp 1,14 miliar. (JIBI/Antara Foto/Muhammad Adimaja)
Suap reklamasi Jakarta membuka isi perdebatan antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta.
Solopos.com, JAKARTA — Mantan politikus Gerindra yang menjadi tersangka suap raperda zonasi pantai utara Jakarta, M. Sanusi melalui penasehat hukumnya, Krisna Murti, menjelaskan ada sekitar 11 poin yang belum disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Perdebatan bukan hanya soal nilai kontribusi yang harus dibayar pengembang. Alotnya pembahasan tersebut juga terkait dengan pemeliharaan lingkungan di daratan Jakarta. “Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bang Uci (Sanusi), 11 poin yang belum sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta,” kata Krisna, Selasa (19/4/2016).
Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Daerah (Asda) Pembangunan dan Lingkuangan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Gamal Sinurat. Seusai diperiksa KPK, Gamal menjelaskan ada tambahan kontribusi yang belum disepakati oleh Pemprov dengan DPRD.
Poin-poin yang belum disepakati termasuk nilai kontribusi sebesar 15%. Adapun Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai tesebut masuk ke dalam raperda. “Alasannya subsudi silang untuk Jakarta,” kata dia.
Selain kontribusi tersebut, dia juga menjelaskan tentang poin lainnya yang masih menjadi perdebatan yakni terkait pemeliharaan daratan Jakarta. “Ya daratan Jakarta, terkait dengan sampah dan rumah susun. Itu yang belum disepakati,” pungkasnya.