SOLOPOS.COM - Tersangka kasus suap DPRD DKI Jakarta Ariesman Widjaja (tengah) tiba di Gedung KPK untuk menyerahkan diri di Jakarta, Jumat (1/4/2016). Presdir PT Agung Podomoro Land itu menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) beserta barang bukti uang suap Rp1,140 miliar terkait reklamasi pesisir utara Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Reklamasi Jakarta ditolak nelayan dan aktivis. Ahok pun mempertanyakan mereka baru memprotes reklamasi Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan sikap perhimpunan nelayan dan aktivis lingkungan yang menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta beberapa hari lalu.
Pasalnya, proyek tersebut sudah bergulir sejak 1995. Namun, sampai saat ini hanya pulau garapan PT Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land yang dipermasalahkan. Ahok mempertanyakan mengapa saat reklamasi di pulau-pulau lain tidak diributkan.
“Kenapa sih reklamasi yang diributin cuma Agung Sedayu dan Agung podomoro. Yang Jakpro enggak ribut, Ancol, MKY enggak ribut,” kata dia di Balai Kota, Selasa (19/4/2016).
Belum lagi, aksi penolakan juga tidak dilakukan pada saat pemerintahan gubernur terdahulu Fauzi Bowo alias Foke. Padahal pada masa pemerintahan Foke yang menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau C dan D pada 2012. “Pernah enggak mereka protes dari zaman dulu? Izin dikeluarkan dari Pak Foke banyak pulau,” katanya.
Hal tersebut sempat disebut-sebut berhubungan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Namun alasan ini ditampik oleh Ahok.
Justru, menurut Ahok, aksi tersebut berhubungan dengan tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).