Mulyanto Utomo (Dok/JIBI/Solopos) Mulyanto Utomo (Dok/JIBI/Solopos)
Selasa, 19 April 2016 09:01 WIB Kolom Share :

KOLOM
Antara Penataan dan Penggusuran

Kolom, Senin (18/4/2016), ditulis wartawan Solopos Mulyanto Utomo.

Solopos.com, SOLO — Ini soal pro-kontra terhadap penduduk Luar Batang, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara yang sebagian di sudah empat generasi di lokasi itu lalu digusur dari rumah, tanah kelahiran, serta tempat mereka mencari nafkah.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menurut saya sungguh tidak bijaksana. Saya sependapat dengan yang ditulis kawan saya, Mas Rahadi Al Paluri, dalam status Facebook bahwa apa pun latar belakang dan alasannya: penggusuran adalah hal yang menyakitkan.

”Rasanya pingin sekali membakar buldozer yang dengan angkuh merobohkan rumah tukang tambal ban yang sangat ringkih itu. Bertahun-tahun si tukang tambal ban itu membangun rumahnya, dengan menabung dari hasil yang sedikit,” tulis Rahadi.

Nurani siapa yang tidak terusik ketika menyaksikan realitas penggusuran disertai kekerasan, terlebih yang berhadap-hadapan adalah rakyat miskin melawan ribuan aparat penguasa. Rasanya tidak seimbang, tidak adil.

Pasti ada pro-kontra mengenai apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, apalagi jika pendapatnya itu dimuati kepentingan politis. Jika ada yang mengatakan kebijakan itu sudah tepat, silakan. Saya memilih untuk mengatakan kebijakan itu tidak bijaksana. Kalau ada yang mengatakan itu bukan penggusuran, tetapi penataan, ya silakan.

Saya memilih menyebut itu penggusuran dengan kekerasan. Setiap penggusuran pasti menuai pro dan kontra. Sering kali penggusuran menumpahkan air mata bahkan darah hanya untuk menuntut keadilan.

Penggusuran di Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan Jakarta Utara, atau yang pernah terjadi di daerah lainnya pasti menyisakan kepiluan meskipun ada juga yang setuju.

Setiap permasalahan, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat, seperti itu mestinya disosialisasikan, didiskusikan, hingga mencapai titik temu yang paling tepat. Jika perlu ya sampai ke pengadilan.

”Ah kelamaan!” Nah, kalau ada jawaban seperti itu, inilah yang saya maksud tidak bijaksana. Negeri ini adalah negara hukum, bukan negara berdasar kekuasaan, apalagi berlandaskan kekerasan.

Semua pihak sepakat era Orde Baru yang menonjolkan kekuasaan dan kekerasan telah usai. Semua elemen masyarakat setuju tindakan-tindakan sewenang-wenang harus diakhiri, tidak ada lagi arogansi kekuasaan.

Penggusuran berbeda dengan penataan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”penggusuran” berasal dari kata “gusur” yang bermakna menjadikan (membuat, menyuruh) pindah tempat; menggeser tempat. Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur.

”Penataan” berasal dari kata “tata” yang bermakna mengatur, menyusun. Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan. Menata atau menyusun bermakna memperbaiki kondisi tanpa harus memindahkan mereka dari tempat itu.

Menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2014 lalu, Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama menandatangani kontrak politik di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada 15 September 2012.

Salah satu isi kontrak politik yang secara moral, bahkan bisa jadi secara hukum, memiliki kekuatan mengikat itu terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota.

Pertama, legalisasi kampung ilegal, yaitu kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.

Kedua, permukiman kumuh tidak digusur tetapi ditata. Peemukiman kumuh  di lahan milik swasta atau BUMN akan dinegosiasikan dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak. Menjadi negosiator bukan menjadi eksekutor.

UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur sisi kemanusiaan terkait penggunaan lahan untuk kepentingan publik. Pada Bab II tentang Asas dan Tujuan, Pasal 2 UU itu,  menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,  keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. [Baca selajutnya: Garis Lurus]

lowongan pekerjaan
CV MUTIARA BERLIN, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…