Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A/dok) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A/dok)
Selasa, 19 April 2016 17:00 WIB Feni Freycinetia Fitriani/JIBI/Bisnis Hukum Share :

KASUS RS SUMBER WARAS
Inilah Penjelasan Transaksi "Tunai" Rp717 Miliar di Ujung 2014

Kasus RS Sumber Waras diwarnai pertanyaan soal transaksi pembelian lahan tersebut dengan transaksi “tunai” di akhir 2014.

Solopos.com, JAKARTA — Kontroversi kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut. Salah satu hal yang disorot Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah soal pembayaran tanah yang diduga dilakukan secara tunai.

Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta Een Heryani mengatakan pembayaran lahan RS Sumber Waras dilakukan menggunakan cek dan transfer antar rekening di Bank DKI. “Dananya ada di kas uang persediaan dinas. Kami tulis cek lalu minta Bank DKI transfer ke rekening milik RS Sumber Waras. Jadi tidak dibayar tunai,” ujarnya di kantor Dinas Kesehatan DKI, Selasa (19/4/2016).

Dia menuturkan, total biaya yang harus dibayar Pemprov DKI kepada RS Sumber Waras Rp755 miliar. Namun, dana yang disetor Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui cek No. CK 493387 tertanggal 30 Desember 2014 ke rekening RS Sumber Waras di bank yang sama pada 31 Desember 2014 sebesar Rp717 miliar.

Dana tersebut dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Pembantu (Capem) Wali Kota Jakarta Pusat. “Jumlah tersebut sudah dipotong pembayaran Pajak Rp37 miliar. Jadi, RS Sumber Waras yang tanggung pajaknya,” jelasnya.

Mengacu pada copy rekening koran milik Dinas Kesehatan DKI, ada transaksi dengan kode CK 0499387 untuk pembayaran (debit) sebesar Rp717.905.072.500 pada 31 Desember 2014. “Cek tunai hanya sebagai bukti permohonan pindah buku. Uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank DKI milik RS Sumber Waras,” katanya.
Baca juga: Fadli Zon Akui Dokumen Tunjukkan RS Sumber Waras di Kyai Tapa.

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…