SOLOPOS.COM - Harry Azhar Azis (kanan) saat masih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbincang dengan Ketua DPD Irman Gusman (kiri) sebelum Sidang Paripurna Luar Biasa kelima dengan agenda Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPD di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016). (JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kasus RS Sumber Waras menarik perhatian politikus DPR.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi III DPR mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan rapat konsultasi membahas hasil pemeriksaan BPK terhadap pengadaan tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Langkah ini menunjukkan perhatian besar politikus DPR terhadap masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
“Kami datang untuk rapat konsultasi dengan BPK mengenai hasil audit Sumber Waras dan audit kementerian/lembaga lima tahun terakhir,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat tiba di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (19/4/2016) dikutip Solopos.com dari Antara.
Selain Benny, hadir dalam rombongan tersebut anggota Komisi III DPR lainnya antara lain Desmond J Mahesa, Risa Mariska, Arsul Sani, Taufiqulhadi, Muhammad Syafii, dan Dossy Iskandar. Rapat antara Komisi III DPR dan BPK tersebut berlangsung tertutup untuk media.
Selain Benny, hadir dalam rombongan tersebut anggota Komisi III DPR lainnya antara lain Desmond J Mahesa, Risa Mariska, Arsul Sani, Taufiqulhadi, Muhammad Syafii, dan Dossy Iskandar. Rapat antara Komisi III DPR dan BPK tersebut berlangsung tertutup untuk media.
BPK sebelumnya menyatakan hasil pemeriksaan investigatif terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras menemukan adanya penyimpangan. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014, BPK menemukan pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp191,33 miliar.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dan jika upaya pembatalan tersebut tidak dapat dilaksanakan, antara lain supaya memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU).
Fadli Zon mengatakan walaupun DPRD DKI Jakarta membuat Pansus serupa, namun kasus tersebut pantas diangkat ke tingkat lebih tinggi atau nasional. Hal itu menurut dia, karena kasus tersebut ada keterkaitan dengan BPK dan KPK. “Karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan juga terhadap KPK, dan lain-lain,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, DPR dalam hal ini Komisi III DPR sedang menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait Sumber Waras. Fadli menegaskan dirinya telah meminta ke Komisi III DPR untuk memperdalam kasus tersebut untuk menemukan titik terang kebenarannya.
“Pengaduan masyarakat itu ditujukan ke Komisi III DPR, ke saya juga banyak dan ada yang disampaikan langsung ke Presiden,” katanya.
Apa yang dilakukan anggota DPR ini dikritik oleh pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus. Menurutnya, perhatian DPR terhadap kasus ini, bahkan dengan mengunjungi BPK, seperti ada yang disembunyikan.
“Walaupun itu disebut rapat konsultasi, terkait fungsi pengawasan DPR, tapi urut-urutan kejadian dalam dua-tiga hari terakhir, seperti masih ada yang disembunyikan, karena paling aktual dibicarakan ya Sumber Waras,” katanya yang ditayangkan Kompas TV dari Jakarta, Selasa.
Menurut Lucius, jika hanya meminta laporan dari BPK, DPR tak perlu mendatangi lembaga audit tersebut karena setiap tahun mereka mendapatkan laporan tersebut. “Jadi sebenarnya untuk apa mendatangi BPK dalam situasi seperti ini?” tanyanya.