SOLOPOS.COM - Seorang awak angkudes tengah menunggu penumpang di Terminal Prambanan. (JIBI/Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati)
Angkutan pedesaan di Bantul semakin berkurang jumlahnya
Harianjogja.com, BANTUL- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul Suwito mengungkapkan, semakin berkurangnya jumlah angkutan umum pedesaan di Bantul kini ditengarai akibat semakin banyaknya kendaraan pribadi.
“Hampir seluruh masyarakat saat ini memiliki kendaraan pribadi, hal demikian yang menjadi salah satu faktor berkurangnya penumpang kendaraan umum pedesaan khususnya yang ada di daerah perbatasan,” ujar Wito, Senin (18/4/2016).
Data Kantor Dishub Bantul menyebutkan, izin trayek untuk angkutan umum yang dikeluarkan setiap lima tahun sekali pada tahun 2014 kendaraan yang masih beroperasi hanya 59 unit untuk angkutan dalam provinsi dan sebanyak 94 unit untuk angkutan antar kota dalam provinsi.
“Untuk antar kota dalam provinsi terbagi dalam beberapa jalur diantaranya, jalur Yogya-Parangtritis, jalur Yogya – Panggang, Yogya-Samas, Yogya – Srandakan. Sementara untuk angkutan pedesaan melintasi sejumlah daerah, diantaranya, Jetis, Imogiri, Dlingo, Bantul serta Pajangan,” katanya.
Meski jumlah angkutan terus mengalami penurunan, menurut Wito pihaknya tidak bisa berbuat banyak, selama pengelola masih akan menjalankan trayeknya dan masih merasa diuntungnya tentunya jalur angkutan umum akan dipertahankan.
Untuk saat ini, penumpang kendaraan umum pedesaan didominasi oleh pedagang pasar dan pelajar tapi jumlahnya pun setiap hari juga semakin menurun.
Selayaknya simbiosis mutualisme diantara keduanyalah yang membuat para pemilik angkutan juga masih terus mengoperasikan kendarannya hingga saat ini.
“Jadi antara pemilik bus dan para penumpang masih ada rasa saling membutuhkan jadi kendaraan umum masih terus beroperasi,meski jumlah penumpang hanya sedikit untuk tarif kadang mereka memiliki kesepakatan sendiri,” tegas Wito.
Ia menambahkan untuk menyelamatkan angkutan-angkutan umum tersebut, regulasi dari pusat harus segera dibenahi dengan catatan, regulasi yang dikeluarkan harus melihat kondisi di lapangan.
“Jadi regulasinya yang harus menyesuaikan, sekarang persaingan memang sudah tidak bisa dibendung lagi apalagi untuk kendaraan umum. Memang lebih baik sebagai solusi sepertinya kendaraan umum saat ini harus juga mengikuti zaman, tinggal masyarakatnya yang siap atau tidak,” ujarnya lagi.