Aktivitas proyek pembangunan salah satu pulau kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemprov DKI Jakarta menyatakan sebanyak delapan dari 17 pulau yang akan dibangun melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta telah memiliki izin pelaksanaan. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A) Aktivitas proyek pembangunan salah satu pulau kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemprov DKI Jakarta menyatakan sebanyak delapan dari 17 pulau yang akan dibangun melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta telah memiliki izin pelaksanaan. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Senin, 18 April 2016 19:00 WIB John Andhi Oktaveri/JIBI/Bisnis Peristiwa Share :

REKLAMASI JAKARTA
DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup Sepakat Hentikan Reklamasi

Reklamasi Jakarta akhirnya dihentikan sementara dengan kesepakatan antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi IV DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk menghentikan sementara reklamasi pantai Teluk Jakarta temasuk reklamasi di wilayah Bekasi dan Tangerang. Penghentian sementara proyek bernilai triliunan rupiah itu terkait masih adanya komplikasi aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kesepakatan itu dicapai setelah rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Senin (18/4/2016).

Kesepakatan lainnya adalah Kementerian LHK diminta melakukan pengawasan dan investigasi adanya indikasi pelanggaran izin lingkungan dan pembangunan reklamasi. Pasalnya, reklamasi itu tidak sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan bahwa reklamasi pantai teluk Jakarta harus mengikuti aturan selain harus ada analisis dampak lingkungan (amdal). Demikian juga dengan perlunya koordinasi di antara tiga provinsi di wilayah tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ujar Herman.

Sejumlah anggota Komisi IV juga menyatakan siap untuk turut mengawal dan mendampingi Menteri LHK. Jika ternyata tidak sesuai dengan aturan perundangan, proyek reklamasi tersebut harus dihentikan sementara.

Pada bagian lain, Komisi IV DPR yang menangani masalah lingkungan itu mengapresiasi sikap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang meminta agar proyek reklamasi pantai utara Jakarta itu dihentikan sementara. “Kami mengusulkan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi pantai utara Jakarta, termasuk pantai Bekasi dan Tangerang. Saya juga mohon arahan dari Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR,” ujar Siti Nurbaya.

PERSONALIA, ADMIN, QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Nyanyian Sunyi Ekonomi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/9/2017). Esai ini karya Ronny P. Sasmita, Direktur Eksekutif Econ-Act Indonesia dan anggota Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Alamat e-mail penulis adalah ronny_sasmita@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO¬†— Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks…