SOLOPOS.COM - Jalan Malioboro (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Penataan Malioboro dikritik karena Walikota tak pernah muncul
Harianjogja.com, JOGJA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja terbuka dalam proses penataan kawasan Malioboro.
“Harus disampaikan tiap tahapan penataan kepada semua komunitas di Malioboro,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Muhammad Ali Fahmi saat dihubungi Sabtu (16/4/2016).
Ali Fahmi mengatakan grand desain Malioboro dari awal sampai akhir sudah dimiliki Pemkot Jogja. Ia menyebut pemkot juga sudah mengetahui dampak dari proses penataan tersebut termasuk alternatif komunitas yang terdampak. “Termasuk PKL mau diapakan?” tanya dia.
Karena itu, Ali Fahmi berujar, sosialisasi harus dilakukan sejak dini dan melakukan pendekatan komunikasi supaya tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan tersebut.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku dalam proses penataan kawasan Malioboro sejak awal dampai saat ini dewan tidak pernah diajak bicara.
Namun demikian, pihaknya sepakat dengan adanya penataan tersebut sebagai bagian dari garis sumbu filosofi Jogja. Hanya perlu dilakukan sosialisasi dan dialog dengan semua stakeholder yang terlibat di Malioboro.
Ali Fahmi menyebut kelemahan Pemkot dalam penataan Malioboro dikarenakan jarangnya Walikota yang terjun langsung berkomunikasi dengan komunitas Malioboro, sehingga kepala daerah tidak muncul sebagai ikon penataan.
Sebelumnya para pelaku ekonomi di kawasan Malioboro menuntut Pemkot untuk menyampaikan tiap proses penataan di kawasan tersebut supaya tidak menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Sejauh ini meski belum dimulai pengerjaan fisik di sisi timur Malioboro, mereka mengaku sudah merasakan dampak kerugian 50% hingga 60%.
“Pemkot harus memberi kepastian ke arah mana penataan ini hendak dilaksanakan, agar pelaku ekonomi sejak dini bisa menyiapkan diri,” kata Ketua Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra.