SOLOPOS.COM - Petugas BPJS melayani tenaga kerja. (JIBI/Bisnis/Dok)
BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan jumlah kepersertaan.
Harianjogja.com, JOGJA-Tingkat risiko kerja yang tinggi membuat petani dan nelayan perlu memiliki jaminan tenaga kerja. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sedang gencar meningkatkan kepesertaan pada dua sektor profesi ini.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta Mochamad Triyono mengatakan, sebenarnya potensi kepesertaan dua sektor ini cukup besar. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan juga cukup dominan. Namun pada praktiknya, dua sektor ini belum sepenuhnya tergarap maksimal oleh penyelenggara jaminan sosial baik di bidang kesehatan maupun tenaga kerja.
“Petani dan nelayan, terutama nelayan memiliki risiko kecelakaan cukup besar namun belum tercover asuransi,” ungkapnya, Minggu (17/4/2016).
Oleh sebab itu kini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan pendekatan pada mereka agar bersedia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan sangat membantu mereka saat mengalami kecelakaan kerja.
Menurutnya premi yang perlu dibayarkan juga tidak memberatkan petani dan nelayan. Mereka hanya perlu membayar sebesar 0,24% sampai 1,7% dari Upah Minimum Regional (UMR) di suatu daerah. Dengan premi yang hanya kira-kira Rp3.000 tersebut, peserta sudah memiliki penjaminan saat mengalami kecelakaan kerja.
Petani dan nelayan akan mendapat perawatan yang optimal. Saat dirawat di rumah sakit, mereka akan mendapat hak perawatan di pelayanan kelas 1 Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) atau rumah sakit sekelas yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan. Klaimnya pun tidak terbatas.
“Sekali lagi kami tidak ingin membebankan petani dan nelayan yang ingin masuk kepesertaan [BPJS Ketenagakerjaan],” katanya.