Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos) Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)
Sabtu, 16 April 2016 06:40 WIB Abdul Hamid Razak/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

KEPENDUDUKAN
Laju Penduduk Perlu Dikendalikan

Hingga akhir 2015 lalu, tercatat pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 1.075.126 jiwa.

 
Solopos.com, SLEMAN- Jumlah penduduk di wilayah Sleman terbilang cukup besar sehingga perlu dikendalikan. Hingga akhir 2015 lalu, tercatat pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 1.075.126 jiwa.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan, jumlah penduduk Sleman mencapai 1.075.126 jiwa terdiri dari 538.074 laki laki dan 537.052 perempuan. Berdasarkan data tersebut, dia menilai perlunya upaya pengendalian laju penduduk. Selain program pemerintah pusat yang mencanangkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, pengendalian laju penduduk menekan permasalahan sosial yang muncul.

“Jumlah penduduk yang besar ini, pada satu sisi bisa menjadi SDM yang potensial. Tetapi, kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah,” kata Muslimatun, Jumat (15/4/2016).

Dia menambahkan, saat ini jumlah pasangan usia subur di Sleman mencapai 159.366 pasangan. Sementara, jumlah unmetneed atau wanita usia subur yang membatasi kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi. Jumlahnya mencapai 13.043 orang. “Jumlah ini terbilang besar. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah peserta KB,” ujar Muslimatun.

Hingga akhir 2015, jumlah peserta KB di Sleman baru mencapai 79,14% dari total pasangan usia subur atau berjumlah 126.127 pasangan. Dia berharap pelaksanaan program KB dan kesehatan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Apalagi, lanjutnya, angka kemiskinan sampai akhir 2015 lalu mencapai 41.023 KK atau mencapai 11,79% dari total jumlah penduduk.

Menurut Muslimatun, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi masalah kemiskinan, upaya yang dilakukan bukan hanya sebatas pada pembatasan jumlah kelahiran. Menurutnya, perlu juga dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Bagaimana penduduk miskin bisa terus berkurang dan yang tidak miskin bisa meningkat kesejahteraannya,” katanya.

Oleh karena itu pelaksanaan program KB juga mencakup program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Melalui kelompok-kelompok tersebut, masyarakat mendapat kesem pat an dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluar­ganya.

Dia menyebut, kondisi derajat kesehatan masyarakat Sleman tahun lalu masih baik. Angka Kematian Bayi (AKB) hanya 3,61 per seribu kelahiran hidup sementara angka kematian ibu (AKI) hanya 28,30 per seratus ribu kelahiran hidup. Kasus gizi buruk menurun menjadi 0,68% dan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat meningkat menjadi 76,13 tahun. “Kondisi kesehatan tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Sleman meningkat dari tahun ke tahun,” klaimnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Mafilindati Nuraini mengakui, hingga kini kasus kematian ibu dan bayi terus saja terjadi. Dinkes Sleman mencatat dari 14.225 kelahiran selama 2014, tercatat 12 ibu dan 67 bayi meninggal dunia. Sementara pada 2015, dari 14.134 kelahiran, empat ibu dan 51 bayi meninggal. “Meskipun angka kematian ibu dan bayi berkurang dari tahun ke tahun, kami masih harus berupaya menekan kejadian tersebut. Ini merupakan salah satu tolak ukur kualitas kesehatan masyarakat,” katanya.

Linda, sapaan akrab Mafilindati menerangkan banyak faktor yang menjadi penyebab AKI. Selain keracunan kehamilan, AKI juga terjadi karena ibu hamil mengalami pendarahan saat persalinan. Adapun kasus kematian pada bayi, banyak disebabkan proses persalinan yang tidak lancar. Bayi mengalami gagal nafas saat dilahirkan, kelainan bawaan seperti jantung bocor dan sebagainya.

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…