Romahurmuziy diangkat para peserta muktamar seusai proses aklamasi penentuan ketua umum dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).(JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan) Romahurmuziy diangkat para peserta muktamar seusai proses aklamasi penentuan ketua umum dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).(JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Jumat, 15 April 2016 09:55 WIB Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

PPP DIY Tolak Hasil Muktamar Islah

PPP DIY memiliki pendapat berbeda dengan hasil Muktamar.

Solopos.com, JOGJA-Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY menolak hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta pada 8-10 April lalu. Mereka menilai Muktamar islah yang memenangkan Romahurmuziy sebagai ketua umum periode 2016-2021 itu cacat hukum.

“Kami berpatokan pada aturan hukum, yang sudah diputusakan Mahkamah Agung,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPW PPP DIY, Bambang Aris, saat dihubungi Kamis (14/4/2016).

Bambang menilai hasil muktamar di Asrama haji, Pondok Gede, tidak lain merupakan pengulangan Muktamar di Surtabaya yang saat itu juga memanangkan Romahurmuzy dan sudah dianulir oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, kata dia, juga sudah mengeluarkan putusan Nomor 601 yang mengesahkan kepengurusan kepengurusan Djan Faridz.

“Kami DPW PPP DIY tidak memihak pada kubu siapa pun, tapi kami berpegang pada putusan MA Nomor 601,” ujar Bambang. Kepengurusan Djan Faridz akan berakhir pada 2019 nanti.

Selain pengurus, simpatisan dan organisasi sayap PPP juga menolak kepengurusan Romahurmuziy. Penolakan tersebut akan disampaikan melalui orasi terbuka dalam pengajian yang akan dilaksanakan di Lapangan Mlati Sleman, 17 April mendatang.

“Yang hadir sekitar 22-25 orang,” kata Anggota Laskar Hamka Darwis, Farid Wazdi dalam jumpa pers di kantor DPC PPP Kota Jogja, kemarin.

Farid menganggap Muktamar VII di Asrama Haji Pondok Gede telah melanggar hukum karena tidak meatuhi keputusan MA. Ia menduga ada pihak-pihak dari luar PPP yang sengaja ingin memecahbelah kepengurusan PPP. Karena itu pihaknya tetap akan memperjuangkan apa yang sudah menjadi keputusan yang sah sesuai hukum.

Dalam gerakan penolakan serentak itu, kata Farid, akan dihadiri laskar dari DIY dan Jawa Tengah. Rencananya Ketua Umum PPP versi Djan faridz juga akan hadir memberikan orasi.

lowongan pekerjaan
PT. SUMBER JAYA BAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JUAL DAIHATSU Terios’09 TX AD-Solo,NomerCantik,An/Sendiri,Istimewa,Harga Nego,Hub:08…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Peringkat dan Mutu Perguruan Tinggi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/9/2017). Esai ini karya Johan Bhimo Sukoco, dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, Solo. Alamat e-mail penulis adalah johanbhimo@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO — Kementerian Riset Teknologi dan…