Jalan Malioboro (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Jumat, 15 April 2016 00:20 WIB Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

PENATAAN MALIOBORO
PKL Surati Walikota, Apa Isinya?

Penataan Malioboro dilakukan bertahap.

Solopos.com, JOGJA-Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro minta kepastian dari Pemerintah Kota Jogja agar tetap dapat berjualan selama proses penataan kawasan tersebut berlangsung. Permintaan tersebut merupakan salah satu dari sejumlah poin tuntutan pelaku usaha kawasan Malioboro yang disampaikan kepada walikota Jogja melalui surat, Kamis (14/3/2016).

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Sukidi mengatakan dalam gambar peta penataan kawasan Malioboro, tidak melihat adanya penataan PKL, khususnya PKL yang menampati sisi timur Malioboro. Pedagang lesehan sisi Timur Malioboro yang terdaftar dalam paguyuban ada 52, semuanya sepakat ditata.

“Tapi jangan sampai kami direlokasi,” kata Sukidi, kemarin.

Selama ini diakui Sukidi, belum ada sosialisasi dari Pemerintah Kota Jogja kepada para PKL terkait dengan penataan. Bahkan mereka tidak mengetahui kapan dimulainya pengerjaan fisik di sisi timur Malioboro. Namun dampak negatif dari penataan sudah terasa, para pedagang lesehan merugi rata-rata 50-60 persen.

Sukidi yang juga pemilik lesehan di sekitar Hotel Inna Garuda mengaku biasanya memperoleh penghasilan dalam semalam Rp1-1,5 juta.

“Sejak seminggu terakhir hanya Rp800.000 pendapatan kotor,” akunya.

LOWONGAN PEKERJAAN
FORTUNA STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…