SOLOPOS.COM - Ilustrasi skandal Panama Papers. (Istimewa)
Panama Papers menyebut nama Harry Azhar Aziz yang kini jadi Ketua BPK. Soal perusahaannya di Hong Kong, dia punya cerita.
Solopos.com, JAKARTA — Di tengah masih maraknya polemik pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras, Jumat siang (15/4/2016), Harry Azhar Azis mendatangi kantor pusat Ditjen Pajak (DJP) untuk memenuhi panggilan klarifikasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) 2015.
Panggilan itu dilakukan lewat surat yang langsung ditandatangani Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan nomor SR-25/PJ.04/2016 tertanggal 14 April 2016.
“Ini kan ada teknik pembetulan dari undang-undang yang memperbolehkan untuk melakukan itu. Ini akan dimasukkan tahun ini [SPT 2015]. [Tidak dimasukkan dari 2010] karena saya kan tidak ada transaksi sama sekali jadi itu kan nol. Tapi karena Dirjen pajak mengatakan tetap harus [dilaporkan] maka saya laporkan,” tutur Harry Azhar Azis.
Sesuai dengan prediksi awak media sebelumnya, pemanggilan itu sangat berkaitan erat dengan maraknya kabar adanya nama mantan anggota DPR ini dalam bocoran jutaan dokumen finansial dari firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) itu akhir-akhir ini menghebohkan dunia dengan sebutan skandal Panama Papers.
Dalam konferensi pers, Harry mengaku telah membatalkan seluruh agenda untuk memenuhi panggilan otoritas pajak itu. Pihaknya juga menyatakan telah mengklarifikasi SPT-nya terkait pemilikan perusahaan cangkang atau yang dia sebut sebagai “perusahaan paper” di Hong Kong sejak 2010.
Namun, pihaknya juga menyatakan telah melepas jabatan dan kepemilikan perusahaan itu – yang selama ini disebut Sheng Yue International Limited – sejak awal Desember 2015. Dari ceritanya, dia sudah mengajukan pengunduran diri sejak 2014, saat akan menjabat sebagai Ketua BPK, namun prosesnya cukup panjang.
Dia mengklaim tidak ada transaksi yang dilakukan selama 2010 hingga 2015. Begitu pula dengan asetnya. Pria kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956 ini pun menyatakan pembuatan “perusahaan paper” ini sebuah langkah yang wajar dan biasa di negara-negara yang menganut sistem offshore dalam perekonomiannya.
“Saya menjualnya dengan harga yang 1 dolar Hongkong. Jadi sebenarnya ini semacam terdaftar saja. Maksud awalnya tadi saya dengan anak-anak keluarga saya ingin berusaha, tetapi ternyata tidak memungkinkan. Akhirnya tidak ada kegiatan transaksi apapun dan itu sampai kemudian saya menjual kembali perusahaan ini,” jelasnya.
Kendati demikian, peraih penghargaan Youth Leader Program to USA, Washington DC pada1986 ini mengaku siap untuk menerima konsekuensi pasca klarifikasi pajaknya, termasuk jika terjadi kekurangan bayar. Dengan memenuhi panggilan DJP, Harry ingin memberikan contoh kepatuhan seorang WP.
Menurutnya, semua hal tersebut merupakan cerita lamanya sejak berada di DPR sehingga tidak ada hubungan apapun dengan kegiatannya sebagai ketua BPK. Pemeriksaan-pemeriksaan yang ada, termasuk pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras tetap kredibel dan sangat bisa dipercaya.