SOLOPOS.COM - Sejumlah santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Quran Yatim Nurani Insani dirawat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Jumat (12/2/2016). (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja)
Muhammadiyah mengembangkan layanan kesehatan di wilayah terpencil
Harianjogja.com, JOGJA-Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPKU PP Muhammadiyah) memberikan fokus pada pengembangan layanan kesehatan kepada masyarakat, tidak terkecuali di wilayah terpencil.
Setidaknya, hal tersebut yang tersarikan dalam sambutan dari Pelaksana tugas MPKU PP Muhammadiyah Agus Sukaca, pada Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional MPKU PP Muhammadiyah di Hotel Santika, Kamis (14/4/2016).
Ia menjelaskan, Rakernas dan Rakornas ini merupakan langkah untuk menindaklajuti apa yang sudah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah. Di antara putusan tersebut menyatakan upaya Muhammadiyah untuk meningkatkan peran dalam memberikan layanan kesehatan kepada umat.
Ia menjelaskan, Rakernas dan Rakornas ini merupakan langkah untuk menindaklajuti apa yang sudah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah. Di antara putusan tersebut menyatakan upaya Muhammadiyah untuk meningkatkan peran dalam memberikan layanan kesehatan kepada umat.
Program dan langkah ini cukup luar biasa, mengingat saat ini Indonesia sedang berada dalam masa revolusi pelayanan kesehatan, yang menjadi tindak lanjut Undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional, maka Muhammadiyah memerlukan banyak persiapan, agar bisa berkembang dan bertahan.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman menambahkan, Muhammadiyah telah memberikan peranan di bidang kesehatan sejak Indonesia belum merdeka. Selaras dengan tema Mukatamar, Rakernas dan Rakornas kali ini mengangkat tema ‘Membawa Rumah Sakit Berkemajuan’.
“Muhammadiyah juga ingin menjadi center of excellent di bidang kesehatan, lewat berbagai perkembangan di pusat pelayanan kesehatan yang dimiliki,” ujar dia.
Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 104 Rumah Sakit dan lebih dari 300 klinik, memandang pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, maka Muhammadiyah berupaya untuk membantu pemerintah memperbanyak unit pelayanan kesehatan Muhammadiyah di daerah-daerah.
Namun kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter. Maka Muhammadiyah yang memiliki 10 Fakultas Kedokteran dengan 700 lulusan setiap tahunnnya berupya membangun jejaring yang dinergis antara Rumah Sakit, klinik dan Fakultas Kedokteran Muhammadiyah untuk memenuhi ketersediaan tenaga dokter di daerah.
Dalam waktu dekat, lanjut dia, Muhammadiyah berniat membangun layanan kesehatan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Dari pemerintah, dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Direktorat Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sigit Prioutomo menuturkan, jumlah Rumah Sakit yang dimiliki Muhammadiyah jumlahnya justru lebih banyak daripada Rumah Sakit vertikal yang dimiliki pemerintah.
Rumah Sakit vertikal milik pemerintah hanya 48 unit, dan Rumah Sakit Muhammadiyah sejumlah 104 unit. Dari jumlah ini ia menyebut, Muhammadiyah telah memberikan andil besar terhadap peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Apa yang menjadi harapan Muhammadiyah, sejalan dengan target utama peningkatan akses layanan masyarakat yang disusun pemerintah, yakni di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Sekarang ini, untuk fasilitas layanan kesehatan di tiga daerah itu, pihaknya akan secara bertahap memenuh sarana dan prasarana, dilanjutkan dengan tenaga Sumber Daya Manusia. Untuk tahun ini Kementerian telah memprioritaskan untuk melengkapi dua hal tadi di 124 Pusat Kesehatan Masyarakat di seluruh Indonesia, agar tercipta Pusat Kesehatan Masyarakat yang lengkap.
“Untuk daerah yang remote atau susah dijangkau, kami akan membuatkan Rumah Sakit bergerak dan tele medicine. Apa yang dilakukan Muhammadiyah telah mendukung upaya pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia,” kata dia.
Untuk pengembangan, Kementerian siap membantu Rumah Sakit Muhammadiyah, namun dimulai dari daerah pinggir. Bantuan dana ini akan dititipkan dalam Dana Alokasi Khusus.
Namun untuk mendapatkan dana ini, Rumah Sakit harus memiliki nomor registrasi, karena apabila tidak ada, berarti Rumah Sakit tersebut tidak jelas pendiriannya. Pendaftaran ini juga diikuti dengan pendaftaran ke dalam Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan.