Antrean masuk susur Gua Pindul pada libur akhir tahun, Jumat (25/12/2015). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja) Antrean masuk susur Gua Pindul pada libur akhir tahun, Jumat (25/12/2015). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
Jumat, 15 April 2016 00:40 WIB Mayang Lestari/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

KONFLIK GUA PINDUL
Atiek Damayanti Layangkan Surat Teguran

Kasus lama yang tak terdengar kabarnya, saat ini muncul kembali dengan surat teguran kepada Pemkab Gunungkidul terkait dengan kepemilikan aset daerah tersebut.

 

 

Solopos.com, WONOSARI-Pindul kembali bergejolak setelah dalam dua minggu terakhir diramaikan dengan kisruh para pengelola pindul. Kali ini, permasalahan datang dari pemilik tanah gua pindul, Atiek Damayanti. Kasus lama yang tak terdengar kabarnya, saat ini muncul kembali dengan surat teguran kepada Pemkab Gunungkidul terkait dengan kepemilikan aset daerah tersebut.

Pihak Atiek Damayanti mempersoalkan atas izin usaha yang selama ini diberikan oleh pemkab kepada pihak lain untuk melakukan usaha di atas tanah gua pindul. Padahal selama ini dirinya tidak pernah mengeluarkan izin kepada orang lain untuk mendirikan usaha di atas tanahnya yang bersertifikat tersebut.

Atiek merasa hal tersebut menjadi hal yang harus dibenahi, sehingga ia melayangkan surat kepada Bupati Gunungkidul, Badingah untuk melindunginya sebagai pemilik tanah gua pindul, dan meminta agar surat izin gangguan segera dikeluarkan terkait dengan usaha yang akan ia bangun.

Penasehat hukum Atiek Damayanti, Widarto, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seperti berlaku tak adil kepada Atiek dimana sebagai pemilik tanah tidak mendapatkan haknya. Sedangkan pihak yang bukan pemilik tanah malah diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha dan mendapatkan surat izin gangguan.

“Pihak yang memanfaatkan Tanah ibu Atiek itu malah mendapatkan fasilitas berupa surat izin gangguan atau HO. Sedangkan selama ini ibu Atiek sebagai pemilik tanah tidak pernah mengeluarkan izin kepada siapapun untuk mendirikan usaha disana (di atas tanah milik Atiek),” kata dia saat dihubungi wartawan, Kamis (14/4).

Surat somasi yang dikeluaran Atiek Damayanti pada Senin (11/4) lalu masih menunggu tanggapan dari pihak Pemkab dalam hal ini Bupati Badingah untuk segera merspon surat tersebut. Widarto mengungkapkan, dalam waktu satu minggu pihaknya akan memberikan tenggat waktu kepada pemkab.

“Kami akan tunggu dalam waktu sepekan, jika tidak ada respon kami akan langsung menemui Bupati. Jika nantinya merugikan akan kami tempuh jalur hokum,” kata dia.

Sementara itu, Pejabat Sejketaris Daerah Gunungkidul, Supartono membenarkan telah menerima surat dari pihak Atiek Damayanti terkait dengan kepemilikan tanah objek wisata Gua Pindul tersebut.

Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti surat yang dilayangkan Atiek kepada pemkab tersebut sesuai dengan aturan pemerintah Gunungkidul. Ia menjelaskan bahwa selama ini pemkab terus berusaha menangani dan menyelesaikan persoalan yang terus bergulir di Pindul.

Sepakat dengan pernyataan yang digulirkan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi beberapa saat yang lalu bahwa pihaknya akan memprioritaskan usaha persuasif untuk menyelasaikan permasalahan.

“Kami berikan perhatian serius untuk pindul dengan tetap mengedepankan tindak persuasif,” kata dia. (Mayang Nova Lestari)

lowongan pekerjaan
Editor,Setter,Ilustrator, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…