SOLOPOS.COM - Ilustrasi korupsi (Antara)
Kasus Korupsi, Kejari Pekalongan menargetkan selama 2016 tak ada kasusnya di Pekalongan.
Semarangpos.com, SEMARANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), menargetkan tidak ada kasus korupsi di daerah itu selama 2016. Alasannya, tak lain karena Kejari Pekalongan telah membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Kepala Kejari (Kajari) Kota Pekalongan, Mahatma Sentanu, mengatakan bahwa TP4D ini bertugas mengawal setiap instansi dan satuan kerja kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
“Sesuai instruksi pusat, seluruh daerah membentuk TP4D untuk mendampingi semua instansi. Jadi pada 2016 kami menargetkan tidak terjadi kasus korupsi di daerah ini karena kejari akan mengawal dan mendampingi setiap instansi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran,” kata Sentanu.
Sentanu menambahkan TP4D dibentuk sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
“Oleh karena, kami akan terus gencar melakukan sosialisasi ke instansi dan seluruh SKPD di lingkungan pemkot. Sosialisasi ini akan kami tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Kejaksaan dengan instansi-instansi terkait,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini sudah ada empat instansi yang melakukan penandatanganan, yaitu PDAM, PLN, DPU dan kementerian agama (Kemenag) dan akan meneken kerja sama dengan STAIN, Dindikpora, Diskominfo, dan DPPKAD Kota Pekalongan.
“Tugas kami memberi pertimbangan hukum saja mencegah supaya tidak terjadi korupsi dan mengawal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Adapun teknis kegiatan itu tetap menjadi kewenangan masing-masing instansi,” katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pembentukan TP4D dan kerja sama ini agar bisa mengubah kesan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai lembaga hukum yang menakutkan.
“Sesuai motto kami, ‘Jaksa itu Jadikan Kami Sahabat’. Jadi, masyarakat tidak perlu takut lagi,” katanya.