Anton A. Setyawan (Dok/JIBI/Solopos) Anton A. Setyawan (Dok/JIBI/Solopos)
Jumat, 15 April 2016 07:10 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Paket Kebijakan dan Daya Saing Industri

Gagasan Solopos, Kamis (14/4/2016), ditulis Anton A. Setyawan. Penulis adalah dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XI yang mengatur detail deregulasi. Hal penting dalam paket kebijakan ini adalah kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor, dana investasi real estat Indonesia (DIREI), percepatan dwelling time di pelabuhan dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XII yang mengatur kemudahan perizinan usaha bagi UMKM pada pertengahan April 2016. Dalam dialog publik yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun daya saing Indonesia terkait penciptaan iklim bisnis yang kondusif.

Salah satunya adalah penyederhanaan perizinan investasi. Pemerintah merencanakan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menghapus dan menyederhanakan beberapa prosedur perizinan bagi izin gangguan (HO), izin tempat usaha, izin prinsip bagi UMKM, izin lokasi dan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Rencana ini disambut baik dunia usaha dan pelaku bisnis. UMKM juga menyambut baik rencana penyederhanaan izin investasi ini. Rencana ini juga dianggap ancaman bagi pemerintah daerah karena akan menghilangkan beberapa sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Solo memperkirakan kehilangan pendapatan daerah Kota Solo dari retribusi izin HO bisa mencapai Rp 1 milliar. Berdasarkan laporan World Competitiveness Report 2015-2016 yang diterbitkan World Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke-37 dari 140 negara di dunia dengan indeks daya saing 4,52.

Peringkat Indonesia sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang di peringkat ke-34. Ini menunjukkan daya saing Indonesia cukup baik. Kelemahan Indonesia dari sisi daya saing bersumber kualitas kelembagaan, infrastuktur, efisiensi pasar angkatan kerja, kesiapan teknologi dan inovasi.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan masalah aktual yang dihadapi Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi dari paket I sampai dengan XI menangkap isu-isu tersebut, namun ada beberapa kendala dan potensi masalah dalam implementasi kebijakan tersebut. [Baca selanjutnya: Harmonisasi Kebijakan]

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…