SOLOPOS.COM - Pengendara melintas di depan Perpustakaan Kampung di Kelurahan Sriwedari, Laweyan, Solo, Selasa (12/4/2016). Perpustakaan di tepi Jl. Kebangkitan Nasional tersebut sepi pengunjung. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Perpustakaan kampung, ada wacana penggantian pengelola perpustakaan yang ada di kelurahan.
Solopos.com, SOLO–Kantor Arsip dan Perpustakaan (Arpusda) Solo menganjurkan pemerintah kelurahan mengganti pengelola perpustakaan kampung yang tidak mampu bekerja secara optimal.
Kepala Kantor Arpusda Solo, Sis Ismiyati, mengatakan pemerintah kelurahan bersama pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) berhak mengusulkan pergantian pengelola perpustakaan kampung. Menurut dia, pemerintah kelurahan dan pengurus LPMK lebih mengerti kualitas warga yang memiliki komitmen dan kualitas untuk mengelola perpustakaan kampung.
“Kami memang mendorong perpustakaan kampung dikelola oleh warga setempat. Lurah dan pengurus LPMK yang menentukan siapa warganya yang pantas dijadikan pengelola perpustakaan kampung. Mereka bisa saja mengganti pengelola apabila tidak bekerja dengan baik,” kata Ismi saat dimintai tanggapan Solopos.com soal masih adanya perpustakaan kampung yang sepi pengunjung, Rabu (13/4/2016).
Ismi meggungkapkan pemerintah kelurahan dan pengurus LPMK tentu tidak bisa mengganti pengelola perpustakaan kampung seenak sendiri. Menurut dia, ada beberapa tahap yang harus ditempuh sebelum mengusulkan pergantian pengelola perpustakaan kampung. Ismi menyebut pemerintah kelurahan dan pengurus LPMK mesti membina terlebih dahulu apabila pengelola tidak bekerja dengan baik.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan pengurus LPMK untuk menentukan pengelola perpustakaan kampung. Mereka yang mengusulkan, sedangkan kami membina, termasuk memberikan honor kepada para pengelola. Kami mengimbau lurah maupun LPMK menunjuk pengelola yang baik agar minat baca masyarakat kian meningkat,” jelas Ismi.
Ismi membeberkan Kantor Arpusda tidak lepas tangan dalam membina 18 perpustakaan kampung di Kota Bengawan. Menurut dia, Kantor Arpusda tetap memantau pengelolaan perpustakaan kampung. Ismi membeberkan Kantor Arpusda bahkan sudah menyiapkan surat imbauan untuk dilayangkan kepada pemerintah kelurahan yang memiliki perpustakaan kampung tidak terkelola dengan baik.
“Kami akan mengirim surat imbauan kepada pemerintah kelurahan dengan tembusan ke pengurus LPMK untuk bisa mengganti pengelola perpustakaan kampung. Mereka mesti mengganti pengelola yang tidak bekerja secara aktif,” terang Ismi yang enggan menjabarkan kelurahan mana saja yang bakal disurati.
Ismi hanya membocorkan Kantor Arpusda akan menyurati tiga kelurahan yang memiliki perpustakaan kampung kurang terkelola dengan baik. Dia tidak menampik masih ada perpustakaan kampung lain yang kurang terkelola dengan baik, namun Kantor Arpusda masih mampu melakukan pembinaan kepada para pengelolanya. Sedangkan pengelola di tiga perpustakaan kampung yang dimaksud itu sulit dibina sehingga perlu diganti.
Senada, Kasi Pengelolaan Perpustakaan Kantor Arpusda Solo, Hesti Dwi Saptaningtyas, menyampaikan upaya peningkatan minat baca masyarakat menjadi tanggung jawan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menurut dia, pengelola bersama kelompok masyaraka di masing-masing kelurahan perli selalu mempromosikan pemanfaatan perpustakaan kampung demi meningkatkan minat baca.