Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (JIBI/Bisnis/Dok.) Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (JIBI/Bisnis/Dok.)
Kamis, 14 April 2016 16:05 WIB JIBI/Solopos/Antara Madiun Share :

KESEHATAN MADIUN
Klaim Dana Kesehatan Gakin di Madiun Membengkak, Ini Sebabnya

Kesehatan Madiun ini terkait pembengkakan klaim dana kesehatan untuk warga miskin.

Solopos.com, MADIUN – Klaim pembayaran dana kesehatan bagi warga miskin (gakin) yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tahun 2015 mencapai Rp6 miliar lebih.

Angka tersebut membengkak hingga 200 persen dari jatah yang dianggarkan dalam APBD 2015. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Soelistyo Widyantono mengatakan jatah dana kesehatan bagi warga miskin pemilik SKTM pada tahun lalu Rp3,3 miliar.

“Namun realisasinya membengkak hingga Rp6 miliar lebih atau naik hingga 200 persen dari yang dianggarkan,” ujar Sulistyo kepada wartawan, di Madiun, Rabu (13/4/2016).

Hingga akhir Maret 2016, klaim SKTM telah mencapai Rp3 miliar lebih. Padahal, jatah yang dianggarkan untuk tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya.

Menurut dia, membengkaknya klaim dana kesehatan warga miskin disebabkan kemudahan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis tersebut. Yakni hanya membawa SKTM dari kepala desa saat berobat ke puskesmas.

“Karena mudah, akibatnya banyak warga yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan kelas III tersebut,” kata Sulistyo. Soelistyo berharap para kepala desa benar-benar selektif dalam mengeluarkan SKTM.

Ia mengimbau warga yang diberi SKTM benar-benar warga tidak mampu yang belum menjadi peserta pelayanan kesehatan gratis seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Madiun (Jamkeskama), Jamkesmasda, dan BPJS kesehatan.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mencatat, Pemkab Madiun telah menganggarkan dana sebesar Rp13 miliar lebih untuk pembiayaan pasien miskin di wilayahnya.

Dana Rp13 miliar itu untuk klaim pembayaran peserta Jamkeskama sebesar Rp8 miliar, dana sharing Jamkesmada dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1,7 miliar, dan pembayaran pasien SKTM sebesar Rp3,3 miliar.

Namun dari sejumlah anggaran layanan kesehatan gratis tersebut, yang klaim pembayarannya selalu membengkak hanya pasien SKTM, yakni meningkat hingga dua kali lipat.

lowongan pekerjaan
PT. BPR Bina Langgeng Mulia, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…