Harry Azhar Azis (kanan) saat masih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbincang dengan Ketua DPD Irman Gusman (kiri) sebelum Sidang Paripurna Luar Biasa kelima dengan agenda Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPD di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016). (JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kamis, 14 April 2016 19:30 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Hukum Share :

Kepala BPK Temui Presiden, Ngomong Kasus RS Sumber Waras dan Panama Papers

Kepala BPK Harry Azhar Aziz datang ke Istana. Selain soal hasil pemeriksaan semester, dia juga bicara kasus RS Sumber Waras dan Panama Papers.

Solopos.com, JAKARTA — Kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ke Istana Merdeka, Kamis (14/4/2016), terkait dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2015. Selain itu, kedatangannya juga untuk berbicara soal kasus RS Sumber Waras dan Panama Papers.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan laporan yang dipublikasikan awal pekan ini lebih memaparkan kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 92 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 571 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 41 LHP (6%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

IHPS II Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 35 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD 2014 telah dilaporkan dalam IHPS I 2015.

Hasil pemeriksaan atas 35 LKPD mengungkapkan 1 opini Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (3%), 17 opini Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (48%), 1 opini Tidak Wajar (TW) (3%), dan 16 opini Tidak Memberikan Pendapat/ TMP (46%). Dengan demikian hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%).

“Selain itu, BPK juga melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah atau hal-hal yang ada dan muncul di beberapa daerah. Mengenai apanya, karena ini berkaitan dengan kerahasiaan tentunya saya tidak bisa menyampaikan,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (14/4/2016).

Pramono Anung mengatakan seluruh temuan yang dipaparkan BPK langsung dikonsolidasikan dengan Kementerian/Lembaga serta dengan pemerintah Daerah, DPRD, DPD dan lembaga lainnya. “Presiden menyampaikan akan melihat, mempelajari dan mengkaji dengan kementerian dan lembaga untuk terhadap apa yang perlu dilakukan terhadap saran-saran yang diberikan,” katanya.

Selain memaparkan IHPS Semester II/2015, Kepala BPK juga menyampaikan mengenai perkembangan masalah lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan mengenai Panama Papers.

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…