Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A/dok) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras.(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A/dok)
Kamis, 14 April 2016 14:30 WIB Feni Freycinetia Fitriani/JIBI/Bisnis Hukum Share :

KASUS RS SUMBER WARAS
Ahok: Auditor BPK Gobloknya Minta Ampun!

Kasus RS Sumber Waras terus menyisakan perseteruan Ahok vs BPK. Kali ini, Ahok melontarkan kekesalannya soal auditor BPK.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih geram terkait pemeriksaaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu. Tak hanya oleh hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi juga pertanyaan saat dirinya diperiksa di KPK.

Kekesalan Ahok terjadi lantaran ada satu orang penyidik KPK yang melontarkan pertanyaan terkait berakhirnya hak guna bangunan (HGB) Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

“Sekarang saya tanya kalau HGB berakhir 2018, apakah berarti disita buat negara? Kalau kamu mikir kayak gitu, berarti semua mal, rumah sakit, gedung swasta, bisa langsung disita negara dong,” katanya di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

Terkait hal itu, Ahok merasa kesal dengan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu penyidik kala pemeriksaan di KPK. Mantan Gubernur Belitung Timur tersebut bahkan menuding ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyusup saat pemeriksaan.

“Yang ngomong gitu enggak ngerti aturan. Kalau auditor BPK sampai ngomong kayak gitu, orang gobloknya minta ampun. Pertanyaan saya sederhana. Sekarang kalau tanah enggak ada sertifikat, punya negara atau kamu?” imbuhnya. Baca juga: Ahok: Percuma, BPK Kan Tuhan!

Perseteruan antara Ahok dan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras terus memanas. Hal ini bermula sejak BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 dan menemukan pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui prosedur semestinya sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp191,33 miliar.

Baca juga: Inilah Penjelasan 3 Rekomendasi BPK yang Dituding Ahok “Ngaco”.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 m2 dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Jika upaya pembatalan tersebut tidak dapat dilaksanakan, Pemprov diminta memulihkan indikasi kerugian daerah minimal Rp191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT CKU.

The jagongan, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply



Kolom

GAGASAN
Kemanusiaan Keluarga Polk

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/9/2017). Esai ini karya Anindita S. Thayf, seorang novelis dan esais yang tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah bambu_merah@yahoo.com. Solopos.com, SOLO¬†— Persekusi terhadap warga Rakhine etnis Rohingya di Myanmar…