Heri Susanto (Dok/JIBI/Solopos) Heri Susanto (Dok/JIBI/Solopos)
Kamis, 14 April 2016 07:10 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Pendampingan Desa Menuju Desapreneur

Gagasan Solopos, Rabu (13/4/2016), ditulis dosen Akuntansi di STIE Surakarta Heri Susanto.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah desa adalah lembaga dan organisasi pemerintahan yang berupaya melaksanakan peran pemerintah kabupaten dan kecamatan secara efektif demi terciptanya pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan sumber daya manusia, agar masyarakat desa dapat merasakan esensi otonomi daerah yang berimbas pada otonomi desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemban mandat untuk menjalankan Nawacita, khususnya Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan sekadar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasai penggunaan dana desa, tetapi mendampingi desa seutuhnya.

Pendampingan secara prinsipiel berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina punya hubungan hierarkis, pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah.  Dalam pendampingan, para pendamping harus berdiri setara dengan yang didampingi.

Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa menjadi maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, serta memperkuat organisasi-organisasi warga.

Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jaringan dan kerja sama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. UU No. 6/2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional.

UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. UU Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional.

Desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara empiris, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa sudah lama mempunyai ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. [Baca selanjutnya: Otonomi Asli]

LOWONGAN PEKERJAAN
Taman Pelangi Jurug, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…