Sunny Tanuwidjaja (Istimewa) Sunny Tanuwidjaja (Istimewa)
Rabu, 13 April 2016 11:00 WIB JIBI/Solopos/Antara Peristiwa Share :

SUAP REKLAMASI JAKARTA
Aguan dan Sunny Penuhi Panggilan KPK

Suap reklamasi Jakarta terus diselidiki KPK yang hari ini memanggil Aguan dan Sunny.

Solopos.com, JAKARTA – Bos PT Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Diperiksa untuk Pak Sanusi dan Pak Ariesman,” kata Sunny saat datang ke gedung KPK Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Aguan juga datang ke gedung KPK namun ia langsung masuk ke ruang saksi KPK.

Aguan dan Sunny sudah dicegah bepergian keluar negeri.

Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lainnya adalah PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektare sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012, pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Sementara Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk melakukan pembicaraan mengenai kewajiban pengembang reklamasi membayar kontribusi dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang tata ruang pantai utara Jakarta.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas lima persen lahan.

Namun saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

lowongan pekerjaan
PENGAWAS&ESTIMATOR, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Peringkat dan Mutu Perguruan Tinggi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/9/2017). Esai ini karya Johan Bhimo Sukoco, dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, Solo. Alamat e-mail penulis adalah johanbhimo@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO¬†— Kementerian Riset Teknologi dan…