Narkoba Boyolali, Dua anggota polisi Boyolali dipecat karena narkoba.
Solopos.com, BOYOLALI–Sepanjang 2015, dua anggota Polres Boyolali dipecat karena tersangkut kasus narkoba. “Tahun 2015 ada dua anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat karena kasus narkoba. Tak perlu kami sebutkan identitasnya, karena keduanya sudah selesai sidang dan sudah ada pemecatan,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Budi Sartono, melalui Wakapolres, Kompol Aidil Fitri Syah, saat ditemui Solopos.com, di sela-sela tes urine bagi anggota Polres Boyolali, Rabu (13/4/2016).
Wakapolres menjelaskan Polres Boyolali akan menindak tegas jika ada anggota polisi yang memakai narkoba. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Boyolali kembali menggelar tes urine bagi seluruh anggota Polres Boyolali mulai dari Kapolres hingga anggota staf PNS, termasuk anggota polisi di tingkat Polsek.
“Kami berharap dengan adanya pemecatan dua anggota karena menggunakan narkoba, bisa memberikan efek jera sehingga tidak ada anggota yang coba-coba pakai barang haram itu,” imbuh Wakapolres.
Tes urine bagi anggota polisi, kata dia, tak lepas dari kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memerangi narkoba di internal aparat penegak hukum. “Jangan sampai masyarakat beranggapan polisi penegak hukum kok malah pakai narkoba. Kami juga mengantisipasi jangan sampai kasus penggunaan narkoba oleh kalangan aparat seperti anggota TNI/Polri bahkan publik figur terjadi di wilayah Boyolali.”
Saat ini, Polres Boyolali juga tengah aktif menggelar Operasi Bersinar Candi 2016. Dalam operasi yang berlangsung selama Maret-April, Polres Boyolali ditarget mengungkap 6 gram sabu-sabu. “Kami sudah mengungkap tiga kasus di wilayah Mojosongo, Ampel, dan Boyolali Kota dengan barang bukti 3 gram sabu-sabu. Kami masih punya waktu sepekan untuk memenuhi target operasi.”
Meskipun target operasi di wilayah Boyolali terbilang kecil hanya 6 gram, namun Polres berharap dari target itu bisa mengembangkan kasus terutama terkait jaringan peredaran dan penggunaan narkoba di Boyolali.
“Dari tiga kasus yang sudah kami ungkap semuanya pengguna dari masyarakat sipil, tidak ada keterlibatan anggota.”