SOLOPOS.COM - Kartu Saraswati (JIBI/SOLOPOS/Eni Widiastuti)
Kemiskinan Sragen, UPTPK menghentikan sementara penerbitan kartu Saraswati.
Solopos.com, SRAGEN–Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen menyetop sementara penerbitan kartu Sarase Warga Sukowati (Saraswati) baru sejak Januari 2016. Jumlah warga miskin (gakin) pemegang kartu Saraswati yang terdata di UPTPK hingga kini masih 87.693 kepala rumah tangga (KK).
Kebijakan UPTPK tersebut diambil lantaran masih menunggu validasi data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan itu disampaikan Kepala UPTPK Sragen, Suyadi, saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (11/4/2016). Dia mengaku memiliki tiga jenis data kemiskinan di Sragen, yakni data kemiskinan dari TNP2K berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, data hasil validasi UPTPK sendiri berdasarkan musyawarah desa (musdes), dan validasi data peserta bantuan iuran (PBI) yang dilakukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Suyadi sudah mendesak kepada TNP2K agar segera menyinkronkan data hasil validasi TKSK dari Kemensos dengan data hasil pemutakhiran dari BPS yang dilaksanakan pada 2015. Suyadi mengirim surat ke TNP2K pada November 2015 lalu.
“TNP2K akan memberi jawaban pada Januari 2016. Ketika Januari tidak ada jawaban lagi. Kami minta Bupati Sragen mengirim surat lagi ke TNP2K untuk meminta data kemiskinan. Setelah surat dikirim, saya dihubungi TNP2K bahwa data segera dikirim pada Juni atau Juli mendatang,” ujar dia.
Suyadi menyatakan kebijakan penghentikan penambahan warga miskin (gakin) baru harus ditempuh agar data tidak tumpang tindih. Dia mengatakan data kemiskinan dari TNP2K itu akan disinkronkan dengan data hasil validasi UPTPK berdasarkan musdes. Dia tidak ingin terjadi exclusion error atau warga yang benar-benar miskin tetapi tidak masuk dalam data TNP2K dan inclusion error atau warga mampu (kaya) tetapi masih masuk dalam data TNP2K.
Di sisi lain, Suyadi menyampaikan program Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memilih Sragen sebagai satu-satunya daerah tingkat II sebagai pilot project pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Dengan sistem itu, kata dia, data kemiskinan itu terhubung secara online dari tingkat kecamatan hingga ke kementerian
“Uji coba SLRT itu sudah jalan tinggal menunggu operator aplikasi di Kemensos. Sebelumnya TKSK sudah mengunjungi dan mendata gakin secara door to door. Laporan TKSK disampaikan ke supervisor di tingkat kawedanan kemudian disahkan oleh manager kemudian dikirim ke Kemensos lewat Kantor Pusat Data Elektrobik (PDE) Sragen,” ujar Suyadi yang juga Manager SLRT.
Data kemiskinan di SLRT itu, kata dia, merupakan data real time atau harian. Kemudian fungsi Badan Pusat Statistik (BPS), sambung dia, sebagai wasit atas data yang ada. Ketika ada kekeliruan data, ujar dia, BPS meluruskan lewat metode survei. “Program SLRT itu sebenarnya mengacu pada program yang selama ini dilakoni UPTPK,” tambah dia.