SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja memperbaiki portal viaduk di underpass Gilingan, Solo, Jawa Tengah yang rusak setelah ditabrak truk kontainer, Sabtu (20/9/2014). (Moh. Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Infrastruktur Solo, Pemkot Solo mendesak proyek dari APBN segera dikerjakan di Kota Solo.
Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo mendesak Pemerintah Pusat segera melaksanakan sejumlah proyek fisik yang dibiayai APBN di Kota Solo. Hingga triwulan pertama, belum ada satu pun proyek yang mulai dikerjakan.
Proyek itu meliputi pembangunan bendung dan embung karet Tirtonadi, jalur integrasi antarmoda penghubung (sky brigde) Terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan, serta pembangunan jembatan Tirtonadi.
Selain itu pembangunan underpass viaduk Gilingan dan parapet penahan banjir Sungai Bengawan Solo dari Mojo hingga Pucangsawit.
Selain itu pembangunan underpass viaduk Gilingan dan parapet penahan banjir Sungai Bengawan Solo dari Mojo hingga Pucangsawit.
“Sejumlah proyek fisik tahun ini yang dikerjakan Pemerintah Pusat belum ada dikerjakan,” kata Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ditemui wartawan di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).
Rudy sapaan akrabnya mengatakan Pemkot sudah mengirimkan surat kepada Pusat terkait pelaksanaan proyek di Kota Bengawan. Rata-rata proyek fisik masih dalam tahapan proses lelang di Pusat. Mengingat seluruh proyek yang dibiayai APBN ditekel langsung oleh Pemerintah Pusat.
Diakui Rudy, ada beberapa proyek terkendala pembebasan lahan, seperti pembangunan underpass Viaduk Gilingan, serta proyek embung dan bendung karet Tirtonadi. Sedikitnya ada ratusan kepala keluarga (KK) bakal terdampak proyek tersebut. Rudy mengatakan dana untuk pembebasan lahan sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemkot hanya menjadi fasilitator untuk pembebasan lahan tersebut.
“Kami berharap pembebasan lahan segera dilakukan sehingga proyek bisa dikerjakan. Untuk underpass Viaduk memang ada beberapa lahan dan bangunan warga yang kena. Nah dana ganti ruginya ini masih menunggu kucuran Pusat,” ujarnya.
Sementara itu untuk 300 KK tinggal di bantaran Kali Anyar dan Kali Pepe yang bakal terdampak proyek embung karet Tirtonadi, Rudy mengatakan akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemkot masih menunggu kepastian pembangunan rusunawa dari Pemerintah Pusat. Rudy mengatakan Pusat menjanjikan akan membangunkan empat unit rusunawa untuk menampung warga yang terdampak proyek Embung Tirtonadi. Pada tahun ini, Pemerintah Pusat baru membangunkan satu unit rusunawa di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo.
Rudy mengatakan belum kelarnya pembebasan lahan tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan Embung Tirtonadi. Rudy menegaskan pembebasan hunian warga baru akan dilaksanakan jika rusunawa sudah selesai dibangun. “Empat unit rusunawa cukup untuk menampung 300 KK yang akan direlokasi,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo Endah Sitaresmi Suryandari sebelumnya mengatakan telah memetakan warga bantaran Kali Anyar yang bakal terkena proyek Embung Tirtonadi. Pemetaan dilakukan terkait status kepemilikan tanah baik tanah negara maupun tanah hak milik (HM). “Pendataan sudah kami mulai lakukan tahun lalu. Datanya ada sekitar 300 KK yang akan direlokasi,” katanya.
Sita sapaan akrabnya menjelaskan untuk proyek Embung dibangun sebagai tampungan air untuk Kota Solo sekaligus menjadi wisata air dalam kota. Air tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih. Sedangkan proyek bendung karet Tirtonadi adalah merestorasi bendung karet tersebut.