SOLOPOS.COM - Humas PT PLN (Persero) Area Jogja Paulus Kardiman (kanan) ketika melakukan survei di salah satu rumah penduduk di RT 17, RW 30, Popongan Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman, Senin (25/1/2016). (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)
Subsidi listrik untuk pelanggan PLN dengan daya 900 VA akan dicabut
Harianjogja.com, BANTUL—Secara nasional, ada 18 juta pelanggan PLN untuk daya 900 VA yang akan dicabut subsidinya. Namun, PT PLN (Persero) DIY belum menerima instruksi mengenai berapa pelanggan yang masih disubsidi dan berapa yang tidak.
Dari 18 juta pelanggan tersebut, sebanyak 4,1 juta pelanggan merupakan bagian dari pelanggan yang disurvei berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK).
Humas PT PLN (Persero) Area Jogja Paulus Kardiman mengungkapkan belum mendapatkan instruksi lebih lanjut mengenai berapa pelanggan yang tetap disubsidi.
“Dari yang disurvei kemarin, berapa yang layak mendapatkan subsidi dan berapa yang tidak, kami belum menerima instruksi. Angka sementara ya yang disurvei,” papar dia ketika ditemui di Gedung PT PLN (Persero) Area Jogja, Bantul, Senin (11/4/2016).
Ada 370.100 pelanggan daya 900 VA di DIY yang terdiri dari 349.806 pelanggan rumah tangga, 8.131 pelanggan sosial, dan 12.163 pelanggan bisnis.
Berdasarkan data dari TNPPK, ada 62.961 pelanggan 900 VA rumah tangga yang disurvei dengan kata lain ada 286.845 pelanggan 900 VA kategori rumah tangga yang tidak disurvei. Skemanya, pelanggan 900 VA yang tidak disurvei tidak akan mendapatkan subsidi lagi.
Nantinya, akan ada dua skema bagi pelanggan 900 VA rumah tangga yang tidak disubsidi. Pertama, mereka tetap bisa menikmati daya 900 VA namun dengan tarif tapa subsidi yakni Rp1.342,98 per Kwh.
Kedua, mereka bisa beralih ke daya 1.300 VA dengan tarif yang sama yakni Rp1.342,98 per Kwh. Untuk mendukung upaya migrasi itu, PLN sudah melayani perpindahan daya dari 900 VA ke 1.300 VA secara cuma-cuma per April. Namun, belum tampak antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan itu.
“Kami saat ini gencar sosialisasi sehingga masyarakat bisa tahu. Program ini berlangsung dari April hingga Desember 2016,” papar dia.
Ia mengungkapkan, PLN hanya menjadi pelaksana di lapangan. Penentuan tarif merupakan domain Pemerintah. Penghapusan subsidi akan diterapkan untuk pembayaran Juni.
“Kami [PLN] hanya pelaksana sesuai dengan amanah. Jadi, harus dibedakan. Kalau PLN, semua masyarakat dilayani baik itu miskin, rentan miskin, maupun mampu,” papar dia.