Disposisi Ahok bertuliskan "Gila" yang menolak desakan pasal penurunan kewajiban pengembang dari 15% menjadi 5%. (Istimewa/Facebook Teman Ahok) Disposisi Ahok bertuliskan "Gila" yang menolak desakan pasal penurunan kewajiban pengembang dari 15% menjadi 5%. (Istimewa/Facebook Teman Ahok)
Selasa, 12 April 2016 15:30 WIB Asteria Desi Kartika Sari/JIBI/Bisnis Hukum Share :

SUAP REKLAMASI JAKARTA
Raperda Terganjal, Ahok Curiga DPRD Mau Naikkan Uang Suap

Suap reklamasi Jakarta menjadi alasan pembatalan pembahasan raperda zonasi kawasan itu. Ahok pun curiga DPRD DKI Jakarta sengaja jual mahal.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencurigai akan adanya transaksi suap terkait dua Raperda Reklamasi terkait Teluk Jakarta yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pasalnya, setelah beberapa dua kali dijadwalkan rapat paripurna, raperda tersebut belum juga disahkan. Ahok menduga hal tersebut untuk menaikkan uang suap yang diminta oleh anggota DPRD.

“Mungkin iya, bisa juga mereka menahan karena jual mahal enggak mau putusin, makanya enggak kuorum-kuorum,” tutur Ahok di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa 7 pejabat DPRD DKI Jakarta yakni Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta M. Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta S. Nurdin, anggota Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, dan Kepala Sub Bagian Rancangan Perda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung.

Ahok meyakini lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional. Dia yakin bahwa KPK memiliki bukti seperti sadapan telepon dan pesan-pesan singkat lainnya. “KPK bisa selidiki kasus ini. KPK kan profesional,” ujar Ahok.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Veri Yonnevil mengatakan bahwa delapan dari sembilan fraksi sepakat untuk menunda pembahasan kedua raperda tersebut karena sudah masuk ranah hukum. DPRD akan menyerahkan pembahasan kedua raperda yang menimbulkan polemik tersebut pada DPRD DKI periode berikutnya, yakni periode 2019-2024.

“Jadi biarkan kedua rapeda ini nanti dibahas oleh DPRD DKI periode berikutnya, 2019-2024 mendatang,” kata Veri disela Diskusi bertajuk Reklamasi Penuh Duri di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2016).

Langkah ini dikarenakan masalah hukum yang sedang berjalan dapat diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum pergantian anggota dewan. Dengan begitu, katanya, anggota dewan yang baru dapat melanjutkan kembali pembahasan dua raperda tersebut dan diambil keputusan terbaik.

“Ini kan karena kedua raperda ini pembahasannya belum selesai, tetapi sudah terjadi kasus hukum, ya diputuskan dalam Rapimgab ditunda pembahasannya dan diserahkan DPRD DKI periode 2014-2019,” terangnya.

lowongan pekerjaan
Toko Cat Warna Abadi, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Bangjo untuk Citra Kota Solo

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (19/9/2017). Esai ini karya Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah ust.sugeng@gmail.com. Solopos.com, SOLO —┬áDalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Solo bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota…