Halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi Selasa, 12 April 2016
Selasa, 12 April 2016 11:30 WIB Jafar Sodiq Assegaf/JIBI/Solopos.com Peristiwa Share :

SOLOPOS HARI INI
Soloraya Hari Ini: Subsidi Listrik Dicabut, Kemiskinan Terancam Bertambah

Solopos hari ini memberitakan kabar-kabar terkini di Soloraya.

Solopos.com, SOLO – Sejumlah pelanggan PLN keberatan rencana pemerintah mencabut subsidi listrik bagi sebagian pelanggan 900 VA yang tidak termasuk warga miskin. Pencabutan subsidi listrik kalangan itu bisa membuat biaya listrik naik 100% lebih.

Kabar ini menjadi berita utama halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (12/4/2016). Kabar lain, rencana pencabutan subsidi listrik oleh PT PLN (Persero) akan berdampak pada pembengkakan angka kemiskinan di daerah. Penduduk rentan miskin dan hampir miskin berpotensi jatuh miskin.

Simak cuplikan berita halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa, 12 April 2016;

PENCABUTAN SUBSIDI: Konsumsi Listrik akan Lebih Boros

Sejumlah pelanggan PLN keberatan rencana pemerintah mencabut subsidi listrik bagi sebagian pelanggan 900 VA yang tidak termasuk warga miskin. Pencabutan subsidi listrik kalangan itu bisa membuat biaya listrik naik 100% lebih.

Tarif listrik pelanggan 900 VA yang disubsidi berkisar Rp605/kwh, sedangan jika subsidi dihapus Rp1.343/kwh. Bukan hanya itu, jika kebijakan itu dilanjutkan dan pelanggan 900 VA didorong berganti menggunakan daya 1.300 VA, konsumsi listrik akan membengkak. Ruang daya yang tersedia membuat pelanggan PLN jorjoran memakai listrik. Di sisi lain, PLN kerap bermasalah dengan suplai listrik. Warga Sukoharjo yang juga pelanggan 900 VA, Ahmad, mengatakan keberatan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA dicabut.

Data Kemiskinan di Kabupaten Sragen. (JIBI/Solopos)

Data Kemiskinan di Kabupaten Sragen. (JIBI/Solopos)

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

DAMPAK KEBIJAKAN ENERGI: Angka Kemiskinan Daerah Terancam Bertambah

Rencana pencabutan subsidi listrik oleh PT PLN (Persero) akan berdampak pada pembengkakan angka kemiskinan di daerah. Penduduk rentan miskin dan hampir miskin berpotensi jatuh miskin.

Prediksi itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen Laeli Sugiyono saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (11/4). Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang masuk kategori hampir miskin di Sragen mencapai 30.122 RTS dan penduduk rentan miskin sebanyak 44.984 RTS.

Laeli menjelaskan kebijakan pemerintah untuk pengurangan atau pencabutan subsidi berdampak signifi kan dalam menambah angka kemiskinan di daerah. Selain pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kata dia, pencabutan subsidi listrik juga berisiko sama dalam menambah jumlah warga miskin.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

KASUS KORUPSI SRAGEN: Polemik Dana Purnabakti yang Belum Purna

Mei 2011 takkan dilupakan Saiful Hidayat. Anggota DPRD Sragen periode 1999-2004 itu menyerahkan diri ke Kejaksaan untuk menjalani pidana satu tahun.

Dia juga mengembalikan dana purnabakti Rp50 juta. Bersama tujuh temannya yang tergabung dalam Pa nitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Sragen, Saiful diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penganggaran da na purnabakti Rp50 juta per anggota DPRD di anggap sebagai korupsi.

Upaya banding ke PT dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ditolak. Keputusan Saiful untuk menyerahkan diri disusul tujuh temannya. “Saya menyerahkan diri tepat sepekan setelah Agus Fatchur Rahman-Daryanto dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2011-2016. Kebetulan saat itu, saya menjadi bagian dari tim pemenangan mereka,” ujar Saiful saat ditemui Espos di kediamannya, Senin (11/4).

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

LOMBA PHBS: Teladan Hidup Bersih dan Sehat dari Mojosongo

Bus tingkat Werkudara tiba di depan kantor Kelurahan Mojosongo, Senin (11/4) pukul 10.30 WIB. Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo turun dari bus tingkat tersebut.

Dengan memakai batik cokelat, Rudy, sapaan akrabnya, berdiri di samping pintu bus. Kemudian satu per satu tim penilai lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat nasional turun dari bus.

Tim penilai merupakan gabungan dari Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan tim penggerak PKK Pusat. Sejumlah dokter kecil berdiri, menyambut kedatangan rombongan tim penilai PHBS dengan mengalungkan rangkaian bunga melati.

Puluhan warga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berseragam batik berdiri berjajar di depan kantor Kelurahan Mojosongo. Mereka menyambut kedatangan para tim penilai lomba.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…