SOLOPOS.COM - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon. (JIBI/Solopos/Antara)
RUU Tax Amnesty kembali terganjal. Fadli Zon mencurigai ada yang disembunyikan dalam pembahasan itu.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menganggap rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas kelanjutan pembahasan RUU Tax Amnesty yang digelar pada Senin (11/4/2016) tidak sah.
Menurutnya, rapat Bamus setidaknya harus dipimpin oleh minimal 2 pimpinan DPR. Namun faktanya, rapat tersebut hanya dipimpin oleh satu orang pimpinan DPR. “Jadi, sudah seharusnya itu (rapat Bamus) tidak sah. Saya sebagai pimpinan DPR juga tidak tahu rapat bamus itu,” ujarnya.
Fadli Zon menghimbau agar jangan ada kongkalikong terkait pembahasan RUU Tax Amnesty. “Kalau tax amnesty, kita bicara kepentingan nasional. Jangan kongklaikong di belakang, jangan pula mencederai apa yang diinginkan pemerintah,” tandasnya.
Fadli memandang apa yang dilakukan oleh Ade Komaruddin tergesa—gesa. Selain itu, Fadli menganggap ada maksud tertentu di balik sikap Ade dalam menyegerakan pembahasan RUU Tax Amnesty dengan menunjuk Komisi XI tanpa adanya pembahasan bersama keempat pimpinan DPR lainnya.
“Saya kira itu tidak bisa, rapat kemarin itu tidak sah menurut tatib. Saya ikut mempersoalkan kenapa [dia] sendiri memimpin bamus. Kesannya itu seperti diam-diam. Saya kira tidak bisa pimpinan DPR seperti itu. Padahal, saya pukul 13.00 WIB masih di sini tapi tidak ada undangan Bamus pukul 15.00 WIB. Seperti ada yang disembunyikan soal tax amnesty,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan kesepakatan yang dilakukan oleh Ade sangat berbeda dengan kesepakatan dalam Bamus yang digelar pada Rabu (6/4/2016) lalu. “Harusnya hasil bamus yang dihadiri oleh 10 fraksi kemarin itu jelas akan mengadakan konsultasi dengan presiden. Tapi yang kemarin justru dadakan tanpa ada komunikasi dengan yang lain,” tandasnya.