Ilustrasi peyidik KPK (JIBI/Bisnis/Rahmatullah) Ilustrasi penyidik KPK (JIBI/Bisnis/Rahmatullah)
Selasa, 12 April 2016 14:01 WIB Feri Kristianto/JIBI/Bisnis Hukum Share :

OPERASI TANGKAP TANGAN
Ditangkap KPK, Bupati Subang Tak Bisa Langsung Diberhentikan

Operasi tangkap tangan (OTT) kemarin juga diwarnai penangkapan Bupati Subang Ojang Suhandi. Namun, Mendagri belum bisa bersikap.

Sololopos.com, DENPASAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan belum bisa bersikap dan masih memantau kebenaran informasi Bupati Subang Ojang Suhandi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengaku hingga kini belum mengetahui dengan detail kabar penangkapan itu. Tjahjo baru mendapatkan informasi bahwa ada indikasi penyuapan oleh jaksa yang kemudian ditangkap oleh KPK.

“Saya kira itu kewenangan KPK yang tidak bisa diintervensi. Kami ingin terbuka dan fair, motif apa memberi sesuatu kepada kejaksaan.? Kami memantau dulu belum bisa bersikap,”? jelasnya usai membuka Musrenbang Bali di Denpasar, Selasa (12/4/2016).

?Kendati demikian, pihaknya mempersilakan penyidik KPK memproses secara hukum apabila benar salah seorang kepala daerah di Subang diperiksa, sepanjang punya cukup alat bukti, bukti penyuapan bukti yang disuap.

Namun, dia menegaskan jika benar Bupati Subang diproses KPK dan menjadi tersangka, pihaknya tetap akan menunggu hasil proses hukum di persidangan untuk mengambil tindakan. Menurutnya,? seorang kepala daerah baru dapat langsung dihentikan apabila tertangkap karena kasus narkoba.

“Kalau kasus hukum kan tidak, ada tetap asas praduga tak bersalah. Ada kabupaten di daerah sekarang kami juga tunggu dulu proses hukum, kecuali narkoba akan langsung dihentikan,” jelasnya.

?Pasalnya, meskipun sudah berstatus tersangka KPK dan menjadi terdakwa di pengadilan, tetapi belum tentu di persidangan akan diputus bersalah. Bahkan, ada yang diputus bebas meskipun sempat ditahan beberapa waktu.

“Kecuali tertangkap tangan ada bupati atau pejabat, atau saya tertangkap tangan ya otomatis mundur diberhentikan. Kalau tidak tertangkap tangan, ya menunggu proses hukum,” jelasnya.

LOWONGAN PEKERJAAN
Tegar Transport Hotel Paragon Solo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…