SOLOPOS.COM - Kapolsek Karangmojo, Kompol Saman bersama anggota Koramil dan Satpol PP tampak besiaga di Gua Pindul, Minggu (10/8/2014). (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)
Konflik Gua Pindul diharapkan bisa selesai melalui upaya persuasif tanpa represif
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemkab Gunungkidul masih mengupayakan usaha persuasif dalam kebijakan penegakkan perda.
Baca juga (WISATA GUA PINDUL : Joki Gua Pindul, Haruskah Dihilangkan?)
Sebisa mungkin dalam penyelesaian konflik Gua Pindul Pemkab mengambil langkah awal untuk mengajak warga untuk selalu bijak dalam mengelola sumber kekayaan alam tersebut.
Sebisa mungkin dalam penyelesaian konflik Gua Pindul Pemkab mengambil langkah awal untuk mengajak warga untuk selalu bijak dalam mengelola sumber kekayaan alam tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Ia mengungkapkan akan mengutamakan sikap keterbukaan dalam menerima kritik dan saran dari warga dalam penyelesaian konflik Pindul.
Menurutnya, tak perlu untuk menimbulkan hal-hal yang dapat memicu konflik. Saat ini hanya dibutuhkan untuk fokus mengikuti peraturan yang telah dibuat.
Immawan pun mengatakan sikap persuasif menjadi pilihan pemkab sebagai langkah awal penegakkan perda dengan mendorong dan mengajak untuk taat azas.
Selanjutnya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut terkait dengan skill maupun aturan pengelolaan desa wisata. Sedangkan sikap represif akan dilakukan apabila terdapat pelanggaran yang secara permanen tidak dapat diperbaiki.
“Represif dilakukan kalau ada yang sengaja melawan hukum dan itu akan menjadi urusan kepolisian. Tidak bisa tidak,” kata dia.
Sementara itu, terkait dengan kesepakatan penegakkan Perda, Ketua Gelaran Indah, Sugito mengungkapkan bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah termasuk penegakkan perda yang mengatakan satu destinasi wisata hanya satu pokdarwis saja.
Menurutnya, Pengelola yang lain juga harus konsisten dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami hanya ingin keadilan dan jangan dianak tirikan. Kalau perda sudah ditetapkan, semua pengelola harus siap konsisten,” kata dia.
Di lain pihak, Ketua Mriwis Putih, Saryanto, ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten sebaiknya segera menggandeng pemerintah desa untuk membentuk BUMDes.
Dengan adanya BUMDes ia yakin desa wisata Bejiharjo akan menjadi lebih terkelola dengan baik.
“Saya berharap pembinaan terkait dengan kepariwisataan dapat segera diberikan. Selain itu, dengan adanya BUMDes akan membuat penataan yang lebih jelas lagi,” ungkapnya.